DETIKBABEL.COM, PANGKALPINANG – Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan Modular Operating Theatre (MOT) di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali bergulir di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Jumat (20/11/2026).

Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut menghadirkan tiga terdakwa, yakni Hendy, Holpi, dan Drs. Apipi.
Dalam persidangan tersebut, tim penasihat hukum terdakwa Hendy yang terdiri dari Hangga Oktafandany, S.H., Tanwin, S.H., dan Dr. Wari Kartika Sari, S.H., bersama lima anggota tim hukum lainnya menyampaikan sejumlah keberatan mendasar terhadap konstruksi dakwaan JPU.
Di hadapan majelis hakim, Hangga Oktafandany secara tegas menilai surat dakwaan penuntut umum tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang membuat dakwaan tersebut dinilai tidak layak dijadikan dasar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah dugaan pencampuradukan dua proyek berbeda dalam satu konstruksi dakwaan. Selain itu, pihaknya menilai terdakwa dibebankan tanggung jawab atas perbuatan yang bukan menjadi kewenangannya.
Tak hanya itu, tim penasihat hukum juga mempersoalkan dalil kerugian keuangan negara yang menurut mereka justru bertentangan dengan hasil pemeriksaan resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dalam nota keberatannya, Hangga menguraikan tujuh poin utama yang menjadi dasar perlawanan terhadap dakwaan JPU.
Pertama, surat dakwaan dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Kedua, tidak terdapat kerugian keuangan negara yang sah sebagaimana dikonstruksikan dalam dakwaan.
Ketiga, adanya kekeliruan dalam menentukan subjek yang harus bertanggung jawab karena terdakwa dinilai bukan pihak yang memiliki kewenangan atas perbuatan yang dipersoalkan. Keempat, terdapat dua proyek berbeda yang dianggap dicampuradukkan dalam uraian dakwaan.
Kelima, keberadaan bangunan EOT (Engineering, Operating Theatre) disebut nyata dan berdiri. Keenam, perubahan perencanaan disebut dilakukan oleh pihak lain, bukan terdakwa. Ketujuh, persoalan kerusakan yang dipersoalkan dinilai lebih berkaitan dengan faktor teknis, bukan serta-merta merupakan tindak pidana korupsi.
Berdasarkan seluruh uraian tersebut, tim penasihat hukum memohon kepada majelis hakim agar menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan.
Mereka juga meminta agar surat dakwaan JPU dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum, serta menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maupun dakwaan subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Selain itu, penasihat hukum meminta agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum serta dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
“Semoga Yang Mulia Majelis Hakim senantiasa dilimpahi berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas-tugas keadilan,” ungkap Hangga di hadapan persidangan.
Sementara itu, tim penasihat hukum dari pihak terdakwa lainnya juga menyampaikan sejumlah keberatan terhadap materi dakwaan penuntut umum.
Mereka menilai uraian perbuatan masing-masing terdakwa tidak dirumuskan secara tegas dan terang, termasuk tidak adanya penjelasan yang memadai mengenai kontribusi masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara uraian nilai yang disebut sebagai kerugian negara dengan konstruksi dakwaan. Penuntut umum juga dinilai belum menguraikan secara tegas hubungan antara dana yang masih berada dalam rekening perusahaan dengan unsur perbuatan pidana yang didakwakan.
Setelah seluruh tim penasihat hukum dari ketiga terdakwa menyelesaikan pembacaan nota keberatan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyampaikan tanggapan atau jawaban atas eksepsi tersebut.
Dalam persidangan itu, pihak JPU meminta waktu selama satu minggu untuk menyusun dan menyampaikan tanggapan terhadap seluruh nota keberatan yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa.
Majelis hakim kemudian menetapkan persidangan berikutnya dengan agenda mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap eksepsi para terdakwa, yang dijadwalkan tujuh hari mendatang.
Dengan diajukannya sejumlah keberatan tersebut, perhatian kini tertuju pada tanggapan JPU dan sikap majelis hakim dalam menilai apakah surat dakwaan telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana atau justru memiliki persoalan mendasar sebagaimana dipersoalkan tim penasihat hukum.
*Persidangan perkara ini masih terus berjalan. Seluruh keberatan yang disampaikan penasihat hukum merupakan argumentasi pembelaan yang selanjutnya akan dinilai berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan majelis hakim. (Red/*)












