DETIKBABEL.COM, Menyikapi kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat yang terjadi pasca demontrasi dan adanya anarkis dilapangan. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa polisi yang akan diberi kenaikan pangkat oleh Presiden adalah mereka yang menjadi korban tindakan anarkis.
Ia menegaskan, polisi-polisi tersebut terluka bukan oleh demonstran yang menyuarakan aspirasi, melainkan oleh pelaku anarki. Menurut Hasan, kenaikan pangkat ini adalah bentuk apresiasi karena para polisi tersebut terluka saat menjalankan tugas negara.
Pernyataan itu telah melukai perasaan masyarakat. Ada rasa kecewa atas keberpihakan yang tidak adil dalam menyikapi hap ini, ungkap aktivis yang juga Presiden Komunitas Penulis Indonesia (Kopi), Feryandi, Sabtu (5/9/2025).
Menurut telaah, Feryandi bahwa bagaimana para demonstran yang benar-benar menyampaikan aspirasi tanpa ikut terlibat anarkis tetapi terluka dan digebuki polisi saat aksi demontrasi berlangsung.
“Apa ada investigasi, tidak menutup kemungkinan ada polisi yang mulai gebuk demonstran dan dia melawan balik. Dan demonstran tersebut akhirnya dijadikan tersangka karena melawan, padahal kemungkinan faktanya di dupikul terlibih dahulu.
Polisi yang terluka tersebut mendapat kenaikan pangkat, sedangkan demonstran tersebut kemungkinan ditangkap polisi. Apa begini, bisa dikatakan tugas negara? Apa seperti ini disebut keadilan bagi masyarakat?
Hal ini, saya prediksi tidak terpikir oleh Hasan Nasbi. Makanya statmen tersebut terkesan membuat masyarakat kecewa dan tidak adil dalam memberika pernyataan bahkan menerapkan kebijakan memberikan kenaikan pangkat tersebut terlalu dini.
“Pejabat pemerintah harus bisa berpikir jernih, tidak sembarangan membuat pernyataan yang bisa membuat masyarakat tambah kecewa dengan pemerintah, ” ungkap Feryandi yang biasa disapa Ferry Komeng.
Komeng juga menegaskan aparat kepolisian nantinya jangan asal tangkap parademonstran yang mereka anggap ikut anarkis atau perusuh dalam aksi rersebut.
“Saya khawatir mereka salah tangkap, atau sengaja menangkap para demonstran tanpa adanya bukti yang cukup. Sehingga jika sampai terjadi hal ini akan menciderai demokrasi yang pada akhirnya kepercayaan masyarakat kepada polisi dan pemerintah jadi hilang,” tegas Ferry Komeng yang juga penulis buku ini.
Melihat fenomena saat ini tidak sedikit pejabat negara bahkan sekelas menteri, anggota DPR yang terkesan asal bicara memberikan pernyataan yang secara logika tidak pantas diucapkan, sehingga membuat masyarakat sakit hati dan kecewa.
Sepertinya memang, Peesiden perlu penasehat bidang literasi atau setidaknya yang selalu mengingatkan para pejabat untuk tidak membuat pernyataan tang menyakiti hati rakyatnya.
“Saya pikir, perlu adanya praktisi atau pegiat yang cakap dalam berkemampuan literasi untuk menghindar pejabat pemerintah yang sering asal memberikan pernyataan ngawur,“terang Ferry Komeng.
(**)
