DETIKBABEL.COM, Pangkalpinang – Ketua Forum Bangka Belitung Menggugat (BBM), *Hangga Oktafandany*, angkat bicara terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa *Aliansi Tambang Rakyat Bersatu (ATB)* di kantor pusat **PT Timah Tbk**, Pangkalpinang, Senin (6/10/2025).
Aksi tersebut berujung ricuh dan menyebabkan kerusakan di area pagar serta ruang lobi utama gedung perusahaan plat merah tersebut.
Menurut Hangga yang akrab disapa Angga, aksi anarkis itu bukanlah kejadian spontan.
Ia menduga ada *skenario yang dikondisikan oleh oknum elit politik* yang memiliki keterkaitan dengan jaringan *mafia timah* di Bangka Belitung.
> “Kami turut prihatin dan mengecam tindakan brutal yang dilakukan dalam aksi demo itu. Ini bukan hanya duka bagi keluarga besar PT Timah, tapi luka bagi seluruh masyarakat Bangka Belitung,” tegas Angga.
Ia menjelaskan, sejak awal Forum BBM sudah berulang kali mengingatkan masyarakat agar *tidak terprovokasi oleh ajakan-ajakan destruktif* yang muncul di media sosial dan grup percakapan menjelang aksi 6 Oktober.
Menurutnya, tanda-tanda potensi kerusuhan sudah terlihat sejak sebelum aksi digelar.
> “Banyak ajakan yang beredar untuk ‘nepalkan’, membakar, hingga membuat kericuhan. Sayangnya, semua itu benar-benar terjadi hari ini,” ujarnya.
Angga juga menyoroti *momen bertepatan* antara aksi ricuh tersebut dengan *kunjungan Presiden Prabowo Subianto* ke Bangka Belitung, di mana Presiden secara simbolis menyerahkan *pengelolaan aset rampasan korupsi timah* kepada PT Timah Tbk.
> “Coba lihat waktunya. Saat Presiden menyerahkan aset hasil rampasan ke PT Timah, di saat bersamaan terjadi aksi anarkis di kantor PT Timah. Ini jelas janggal,” tutur Angga.
Ia menambahkan, latar belakang *Direktur Utama PT Timah yang merupakan seorang Jenderal TNI* tentu akan membuat penanganan pasca-kerusuhan mendapat perhatian serius.
Hangga juga mengungkapkan adanya informasi mengenai *pertemuan antara koordinator lapangan (korlap) demo dengan seorang anggota DPR RI dapil Bangka Belitung* setelah aksi berlangsung.
> “Jika benar ada pertemuan itu, publik berhak tahu apa yang dibicarakan. Jangan sampai rakyat kecil jadi korban skenario politik elit,” tutupnya. (KBO Babel)
