Hary Saputra alias Wawa Jadi Tersangka! Honda HR-V Diduga Digadaikan, Pelapor Klaim Rugi Rp130 Juta

Advertisements
Advertisements

DETIKBABEL.COM, TOBOALI – Penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan satu unit mobil Honda HR-V tahun 2015 di Kabupaten Bangka Selatan memasuki babak baru. Hary Saputra alias Wawa, oknum aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bangka Selatan, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Bangka Selatan.

Penetapan tersangka tersebut menjadi perkembangan penting dalam perkara yang dilaporkan Ari, warga Toboali, terkait dugaan penggelapan kendaraan yang sebelumnya dipercayakan kepada Hary untuk dicarikan pembeli.

Berdasarkan dokumen pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tertanggal 11 November 2026, penetapan tersangka itu tertuang dalam surat bernomor B/1350/XI/RES.1.11./2026/Sat Reskrim.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penyidik menetapkan Hary Saputra sebagai tersangka setelah melakukan serangkaian proses penyidikan, gelar perkara, serta memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti.

Hary disangkakan melanggar Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penggelapan dan Pasal 492 terkait dugaan penipuan.

Status tersangka ini sekaligus membawa perkara tersebut ke tahap hukum yang lebih serius. Publik kini menunggu bagaimana penyidik mengungkap secara menyeluruh dugaan pengalihan kendaraan, keberadaan mobil, hingga pertanggungjawaban atas kerugian yang diklaim korban mencapai Rp130 juta.

*BERAWAL DARI KEPERCAYAAN, BERUJUNG PERSOALAN HUKUM*

Kasus ini bermula dari transaksi jual beli mobil Honda HR-V tahun 2015 pada 2025. Ari mengaku membeli kendaraan tersebut dari Hary Saputra yang diketahui menjalankan usaha jual beli mobil.

Setelah memiliki kendaraan itu, Ari berencana menjualnya kembali. Ia kemudian menyampaikan kepada Hary agar menghubunginya apabila ada calon pembeli yang berminat.

Pada 9 Juli 2026, Ari menceritakan bahwa Hary kemudian menghubunginya dan menyampaikan telah mendapatkan calon pembeli yang bersedia membeli mobil tersebut dengan harga Rp165 juta.

Karena adanya komunikasi dan kepercayaan di antara keduanya, kendaraan itu kemudian dibawa oleh Hary untuk proses penjualan.

Namun, saat mobil diserahkan, BPKB belum ikut diberikan dengan alasan dokumen tersebut masih berada di Jakarta.

Hary kemudian menanyakan keberadaan BPKB dan menyampaikan keinginannya mengambil dokumen tersebut setelah Ari kembali.

“Dia (HS) ada bisnis jual beli mobil. Awalnya saya beli mobil ke dia. Setelah membeli mobil, saya berpesan kalau ada yang mau beli, saya jual,” ungkap Ari.

Ari mengaku beberapa minggu setelah penyerahan BPKB, dirinya menerima uang sebesar Rp50 juta dari Hary. Namun, pembayaran tersebut jauh dari nilai transaksi yang sebelumnya disampaikan.

Persoalan mulai mencuat ketika Ari memperoleh informasi dari rekannya sesama pelaku usaha jual beli mobil di Pangkalpinang.

Informasi yang diterimanya justru menyebutkan bahwa Honda HR-V tersebut diduga bukan dijual kepada calon pembeli sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, melainkan telah dijadikan jaminan atau digadaikan ke perusahaan leasing.

*BUKAN DIJUAL, MOBIL DIDUGA MALAH DIGADAIKAN*

Mendapatkan informasi tersebut, Ari berupaya meminta klarifikasi kepada Hary, termasuk menghubungi istri yang bersangkutan.

Menurut pengakuan Ari, setelah dikonfirmasi, Hary akhirnya mengakui bahwa kendaraan tersebut memang telah digadaikan.

Hary disebut berjanji menyelesaikan sisa kewajiban pembayaran pada Februari 2026 dengan alasan masih menunggu rumah miliknya terjual.

“Saya taunya malah dari kawan yang usaha jual beli mobil juga di Pangkalpinang. Kata dia mobil kamu itu digadai, suratnya di leasing. Langsung saya hubungi Hary, termasuk istrinya. Dia akhirnya mengakui benar seperti itu dan berjanji Februari 2026 akan melunasi sisanya, menunggu rumahnya laku,” jelas Ari.

Akan tetapi, berdasarkan keterangan pelapor, janji penyelesaian tersebut tidak terealisasi hingga batas waktu yang dijanjikan.

Situasi ini membuat Ari merasa dirugikan. Kendaraan yang semula dipercayakan untuk dicarikan pembeli justru diduga dialihkan menjadi jaminan kepada perusahaan pembiayaan tanpa penyelesaian pembayaran sebagaimana yang diharapkannya.

Persoalan tersebut kemudian dibawa ke ranah hukum dengan melaporkannya kepada Polres Bangka Selatan.

*KLAIM KERUGIAN RP130 JUTA, KE MANA MOBIL HONDA HR-V?*

Dalam perhitungan Ari, nilai kendaraan Honda HR-V tersebut mencapai Rp165 juta. Selain itu, terdapat utang Hary sebesar Rp15 juta yang menurut pelapor turut diperhitungkan dalam penyelesaian kewajiban.

Dengan demikian, total kewajiban yang diperhitungkan Ari mencapai Rp180 juta. Sementara pembayaran yang telah diterimanya baru sebesar Rp50 juta.

Dari perhitungan tersebut, Ari mengaku masih mengalami kerugian sebesar Rp130 juta.

“Mobil itu laku Rp165 juta, tapi Hary Saputra ada utang Rp15 juta. Jadi total Rp180 juta. Yang baru diberikan Rp50 juta. Jadi total kerugian saya Rp130 juta,” kata Ari.

Besaran kerugian tersebut kini menjadi salah satu persoalan yang menunggu kejelasan melalui proses hukum.

Selain soal pembayaran, keberadaan kendaraan juga menjadi hal penting yang perlu diungkap. Apakah mobil tersebut masih berada di perusahaan leasing, telah dialihkan kepada pihak lain, atau masih dalam penguasaan pihak tertentu?

Pertanyaan tersebut membutuhkan penelusuran dan pembuktian lebih lanjut oleh penyidik agar duduk perkara menjadi terang.

*STATUS ASN JADI SOROTAN, PROSES HUKUM DITUNGGU*

Perkara ini turut menjadi perhatian karena Hary Saputra diketahui berstatus ASN di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Bangka Selatan.

Status sebagai aparatur sipil negara tentu tidak menghapus kewajiban hukum seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti melakukan tindak pidana.

Di sisi lain, proses penanganan perkara harus tetap berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Penetapan tersangka bukanlah putusan akhir mengenai kesalahan seseorang. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui mekanisme peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Hary Saputra alias Wawa sebagai tersangka sejak 11 November 2026, perhatian kini tertuju pada langkah lanjutan Satreskrim Polres Bangka Selatan dan koordinasinya dengan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan.

Publik menunggu kejelasan mengenai dugaan penggadaian kendaraan, keberadaan Honda HR-V tahun 2015 tersebut, serta penyelesaian kerugian yang diklaim pelapor mencapai Rp130 juta.

Sebab, penetapan tersangka bukanlah akhir dari sebuah perkara. Justru pada tahap inilah pembuktian, pengungkapan fakta, dan pertanggungjawaban hukum harus berjalan hingga tuntas. (Red/*)