DETIKBABEL.COM, BANGKA BELITUNG, — Konflik kepentingan antara sektor pariwisata dengan sektor pertambangan yang bergumul di kawasan pantai depan Puri Ansell, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, beberapa waktu belakangan menjadi contoh minusnya peran negara dalam merawat kemashalatan rakyatnya.
Sebagai organisasi pers, menurut Sekretaris Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Kabupaten Bangka, Yulian Andryanto, dibutuhkan harmonisasi antar-sektor, dengan tidak saling melakukan monopoli pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada di kawasan setempat.
Apalagi, kata Yulian, di tengah stagnasi ekonomi yang sedang menjangkiti Kabupaten Bangka saat ini, sehingga alih-alih saling bertikai, dirinya pun menyarankan supaya kedua sektor dapat saling berkolaborasi, guna menunjang perbaikan kondisi ekonomi daerah maupun masyarakat arus bawah yang terdampak langsung.
“Seharusnya di tengah kondisi ekonomi saat ini perlu adanya harmonisasi keduanya supaya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lagi kesusahan ini. Jadi jangan ada saling monopoli kepentingan,” ujar Yulian, ketika diwawancarai Sabtu (12/7) sore.
Ia mengemukakan, kondisi geografi Puri Ansell itu bersinggungan langsung dengan wilayah konsesi pertambangan milik PT Timah Tbk, terlebih lagi, perairan tersebut, kata Yulian, sudah ditetapkan sebagai zonasi tambang dalam Perda ZWP3K, sejak 5 tahun lalu.
“Sebagai perusahaan yang diamanatkan negara, kehadiran PT Timah di kawasan tersebut sebagai representasi peran negara, patut lah kita dukung. Apalagi sistem penambangan menggunakan PIP ini kan berimbas langsung untuk masyarakat di lingkungan sekitar lewat dana kompensasi dari pihak mitra tambang,” ungkapnya.
Dengan adanya sikap saling menghargai dan sinergi tersebut, dia berharap baik sektor wisata atau pertambangan bisa mengoptimalkan potensi ekonominya masing-masing secara maksimal dan berdampak positif untuk pertumbuhan ekonomi daerah maupun masyarakat.
Sistem penambangan PIP sendiri, kata dia, adalah bentuk penambangan rakyat dengan melibatkan langsung peran masyarakat di wilayah tambang tersebut beroperasi, sehingga berdampak instan guna menggenjot kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar.
“Pola PIP ini kan dapat mengakomodir masyarakat penambang di level bawah, dan banyak menyerap tenaga kerja juga. Karena itu kami mendukung PT Timah untuk mendongrak kuantitas produksinya di kawasan tersebut secara bijak dan berkeadilan untuk masyarakat. Apalagi ini legal, dan dijamin oleh UU,” tutupnya.
