Detikbabel.com, Bangka Barat — Munculnya keluhan sejumlah nelayan di Kecamatan Tempilang terkait kesulitan memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar subsidi memantik respons dari pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tempilang. Pengelola SPBN memastikan bahwa seluruh proses penyaluran BBM subsidi selama ini berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, tercatat secara resmi, dan diawasi melalui sistem berbasis barcode. Selasa (16/6/2026)
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi yang menyebutkan adanya dugaan kelangkaan Biosolar yang berdampak terhadap aktivitas melaut nelayan di wilayah Tempilang.
Pengurus SPBN Tempilang, Eka, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menyalurkan BBM subsidi di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Seluruh distribusi dilakukan berdasarkan data penerima yang terdaftar dan menggunakan barcode resmi sebagai instrumen pengawasan penyaluran.
Menurut Eka, sistem barcode diterapkan untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak serta menghindari potensi penyalahgunaan distribusi di lapangan.
“Penyaluran solar di SPBN Tempilang selama ini berjalan sesuai data yang ada. Semua pengambilan menggunakan barcode resmi dan diperuntukkan bagi nelayan lokal Tempilang yang terdaftar,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan, apabila terdapat nelayan yang merasa belum memperoleh jatah BBM sebagaimana mestinya, pihak SPBN membuka ruang komunikasi dan verifikasi secara langsung. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap persoalan dapat ditelusuri berdasarkan data yang valid, bukan sekadar asumsi atau informasi yang belum terkonfirmasi.
“Jika ada nelayan yang merasa belum mendapatkan solar, silakan datang langsung ke kantor SPBN. Kami siap melayani, mencocokkan data, dan mencari solusi bersama. Kami terbuka untuk siapa pun yang ingin melakukan pengecekan,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi upaya SPBN Tempilang untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, khususnya para nelayan, bahwa distribusi Biosolar subsidi tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada kebijakan yang bertujuan menghambat akses nelayan terhadap kebutuhan bahan bakar untuk melaut.
Di tengah polemik yang berkembang, Eka juga menyinggung pentingnya penyajian informasi yang akurat dan berimbang kepada publik. Ia menilai setiap pemberitaan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus didasarkan pada fakta lapangan serta proses konfirmasi kepada seluruh pihak yang berkaitan.
Menurutnya, prinsip dasar jurnalistik adalah melakukan verifikasi dan check and recheck sebelum informasi dipublikasikan, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Kalau ingin membuat pemberitaan, sebaiknya turun langsung ke lapangan dan melakukan konfirmasi kepada pihak yang menjadi objek berita. Dengan begitu, informasi yang disampaikan benar-benar sesuai fakta dan kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Eka juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi serta profesionalisme insan pers di era keterbukaan informasi saat ini. Ia menilai profesi wartawan memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi kepada masyarakat sehingga harus dijalankan dengan pemahaman yang baik terhadap kode etik jurnalistik.
Menurutnya, kemampuan melakukan verifikasi, memahami regulasi pers, serta menjaga independensi merupakan bagian penting yang harus dimiliki oleh setiap pekerja media.
“Profesi wartawan adalah profesi yang mulia dan memiliki tanggung jawab besar terhadap publik. Karena itu, peningkatan kapasitas, pemahaman etika, dan legalitas profesi menjadi hal yang sangat penting agar produk jurnalistik yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Dengan adanya klarifikasi dari pengelola SPBN Tempilang ini, diharapkan polemik terkait distribusi Biosolar subsidi dapat diselesaikan melalui mekanisme dialog dan verifikasi data yang objektif. Di sisi lain, transparansi pengelolaan BBM subsidi serta akurasi informasi yang disampaikan kepada publik menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya para nelayan yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada ketersediaan bahan bakar untuk melaut. (Red/*/
