DETIKBABEL.COM, PANGKALPINANG — Wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali mencuat. Namun di balik narasi transisi energi bersih dan target Indonesia Emas 2045, tersimpan pertanyaan mendasar: *sejauh mana kesiapan negara dan seberapa besar ruang masyarakat dilibatkan dalam keputusan strategis ini?* Sabtu (7/2/2026).
Pertanyaan itu mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk *“Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung: Diskusi dan Fakta”* yang digelar Kantor Berita Online Bangka Belitung (KBO Babel) dan Forum Unit Kinerja Sarjana Bangka Belitung (Fokus Babel), Sabtu (7/2/2026), di Pangkalpinang.
Forum ini menghadirkan pemerintah, akademisi, pelaku industri, tokoh masyarakat, media, hingga masyarakat umum—sekaligus membuka tabir bahwa PLTN di Bangka Belitung *masih berada pada tahap kajian, bukan pembangunan*.
Energi Terdesak, PLTN Didorong
Pakar energi nuklir, anggota Dewan Energi Nasional periode 2021-2025
Chairman Global Institute for Nuclear Energy and Sustainable Development, PLN Institute of Technology,
*Dr. Ir. Agus Puji Prasetyo* memaparkan realitas krisis energi nasional.
Konsumsi energi per kapita Indonesia masih tertinggal, sektor industri belum tumbuh optimal, dan rasio elektrifikasi belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.
Di sisi lain, pertumbuhan pembangkit listrik nasional hanya berkisar 3–3,5 GW per tahun.
“Untuk mengejar kebutuhan nasional dan target dekarbonisasi, pertumbuhan pembangkit harus melonjak hingga 6–7 GW per tahun,” ujarnya.
Perubahan arah kebijakan melalui *PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional* menjadi landasan kuat bagi nuklir.
Jika sebelumnya nuklir ditempatkan sebagai opsi terakhir, kini ia diposisikan sebagai penyeimbang dalam bauran energi bersih.
Klaimnya, PLTN juga berpotensi membuka ribuan lapangan kerja, dengan estimasi kebutuhan hingga 6.850 tenaga kerja.
Namun, di balik urgensi tersebut, pertanyaan publik belum sepenuhnya terjawab: *apakah kejar target energi boleh mengabaikan keraguan masyarakat?*
Lingkungan dan Kesiapan Nasional Dipertanyakan
Isu kesiapan nasional menjadi sorotan *Dr. Ahmad Nahwani*. Dari 19 aspek kesiapan pembangunan PLTN, tiga aspek dinilai belum siap, yakni posisi nasional, manajemen, dan keterlibatan pemangku kepentingan.
Yang paling krusial adalah keterlibatan publik. Menurutnya, aspek ini bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh persepsi, trauma historis, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proyek berisiko tinggi.
“Tanpa komunikasi yang transparan dan berkelanjutan, resistensi sosial akan menjadi penghambat utama,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa problem PLTN bukan sekadar teknis atau lingkungan, melainkan *soal legitimasi sosial*.
Teknologi Canggih, Tapi Masih Uji Coba
Dari sisi industri, *Andri Yanto* menjelaskan bahwa teknologi yang diperkenalkan—reaktor modular berbasis garam cair atau thorium—diklaim lebih aman dibandingkan PLTN konvensional.
Reaktor berkapasitas total 500 MW ini dirancang dengan sistem keselamatan pasif yang dapat menstabilkan reaktor secara otomatis tanpa campur tangan operator.
Namun, pengembangan teknologi ini masih berada pada tahap pelisensian dan penelitian melalui pembangunan *demonstration plant*. Bahkan, lokasi uji coba direkomendasikan berada di pulau tidak berpenghuni dan jauh dari pemukiman.
Fakta ini penting dicatat: *yang dibicarakan hari ini bukan pembangunan PLTN komersial*, melainkan uji teknologi. Tetapi pengalaman masa lalu menunjukkan, proyek “uji coba” kerap menjadi pintu masuk menuju keputusan besar yang minim partisipasi publik.
Bangka Belitung: Aman Gempa, Aman Sosial?
Nama Bangka Belitung mencuat sebagai wilayah kajian karena dinilai relatif aman dari ancaman gempa bumi—syarat mutlak bagi fasilitas nuklir.
Namun, *aman secara geologis belum tentu aman secara sosial*.
Aktivis sosial kemasyarakatan Bangka Belitung, *Ir. M. Natsir* mengingatkan bahwa pembangunan PLTN tidak bisa dilepaskan dari persoalan sosial yang kompleks: kemiskinan, pengangguran, ketimpangan akses pendidikan, hingga kekhawatiran kesehatan jangka panjang seperti paparan radiasi dan risiko kanker.
Ia menegaskan, pelibatan masyarakat tidak boleh berhenti pada sosialisasi satu arah.
“Publik harus dilibatkan sejak awal, terutama di wilayah calon lokasi,” katanya.
Di Persimpangan Kebijakan dan Kepercayaan
Diskusi ini menyimpulkan satu hal krusial: *PLTN adalah opsi strategis jangka panjang, tetapi belum menjadi keputusan final*. Kebutuhan energi nasional memang mendesak, ketergantungan pada fosil harus dikurangi, dan teknologi terus berkembang. Namun, kepercayaan publik adalah variabel yang tak bisa diabaikan.
Bangka Belitung hari ini berada di persimpangan. Di satu sisi, ada janji energi bersih, investasi, dan lapangan kerja.
Di sisi lain, ada trauma Fukushima, stigma nuklir, kekhawatiran limbah, hingga ancaman keamanan dan terorisme terhadap fasilitas vital.
Tanpa keterbukaan, akuntabilitas, dan pelibatan publik yang nyata, PLTN berpotensi menjadi proyek elitis yang jauh dari aspirasi masyarakat.
Diskusi publik ini menjadi pengingat: *energi masa depan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh sejauh mana negara mau mendengar rakyatnya.* (KBO Babel)
