DETIKBABEL.COM, PANGKALPINANG — Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali dibedah secara terbuka melalui *Diskusi Publik bertajuk “Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung: Diskusi dan Fakta”*, yang digelar Forum Unit Kinerja Sarjana Bangka Belitung (Fokus Babel) dan Kantor Berita Online Bangka Belitung (KBO Babel), Sabtu (7/2/2026), di Aston Emidary Bangka Hotel & Conference Center, Kota Pangkalpinang.
Diskusi ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, media lokal, hingga masyarakat umum.
Forum ini menegaskan satu pesan penting: *PLTN di Bangka Belitung masih berada pada tahap kajian dan diskusi, belum pada tahap pembangunan*, dan keterlibatan publik menjadi faktor krusial dalam menentukan arah kebijakan ke depan.
Kebutuhan Energi Nasional Mendesak
Dalam pemaparannya, *Dr. Ir. Agus Puji Prasetyo, M.Eng., IPU, ASEAN Eng, APEC Eng*, mengungkapkan bahwa konsumsi energi per kapita Indonesia pada 2024 masih berada di peringkat ke-19 dunia.
Kondisi ini diperparah dengan pertumbuhan sektor industri yang belum optimal, rasio elektrifikasi yang belum merata, serta keterbatasan infrastruktur energi di daerah terpencil.
“Pertumbuhan pembangkit listrik nasional saat ini hanya sekitar 3–3,5 GW per tahun. Padahal, untuk mengejar target pembangunan dan dekarbonisasi, Indonesia membutuhkan pertumbuhan 6–7 GW per tahun,” jelasnya.
Ia menegaskan, perubahan kebijakan energi nasional melalui *PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN)* menempatkan nuklir bukan lagi sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian dari strategi penyeimbang untuk mencapai target dekarbonisasi nasional.
Dari sisi sumber daya manusia, sektor nuklir disebut memiliki potensi besar membuka lapangan kerja, dengan estimasi kebutuhan hingga *6.850 tenaga kerja* jika PLTN benar-benar terealisasi di masa depan.
Tantangan Lingkungan dan Kepercayaan Publik
Sementara itu, *Dr. Ahmad Nahwani, ST., MT* menyoroti kesiapan nasional dari aspek lingkungan dan tata kelola. Berdasarkan penilaian terhadap 19 aspek kesiapan nasional, terdapat tiga aspek yang dinilai belum siap, yakni *posisi nasional, manajemen, dan keterlibatan pemangku kepentingan*.
“Aspek keterlibatan stakeholder adalah yang paling dinamis karena berkaitan langsung dengan opini publik dan penerimaan masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa Indonesia membutuhkan strategi komunikasi yang lebih masif, transparan, dan berkelanjutan agar kepercayaan publik dapat dibangun dalam jangka panjang.
Tanpa itu, resistensi sosial berpotensi menjadi hambatan utama.
Industri Nuklir dan Teknologi Thorium
Dari sisi industri, *Andri Yanto* menjelaskan bahwa perusahaan Thorcon tidak serta-merta membangun PLTN komersial di Indonesia. Fokus utama Thorcon adalah *melisensikan dan mengembangkan teknologi* melalui pembangunan *demonstration plant* yang diuji sesuai standar BAPETEN dan IAEA.
Lisensi ini bersifat penelitian dan direkomendasikan berada di pulau tidak berpenghuni serta jauh dari pemukiman.
Thorcon juga memperkenalkan konsep reaktor modular berbasis garam cair berkapasitas total *500 MW*, dengan sistem keselamatan pasif yang mampu menstabilkan reaktor secara otomatis tanpa intervensi operator.
“Konstruksi reaktor ini 5–7 kali lebih cepat karena dibangun di galangan kapal, sehingga lebih efisien dari sisi waktu dan biaya,” jelasnya.
Dimensi Sosial dan Keberlanjutan
Melengkapi diskusi, *Ir. M. Natsir* mengangkat perspektif sosial dan pembangunan berkelanjutan.
Ia menilai proyek PLTN tidak bisa dilepaskan dari persoalan sosial yang kompleks, mulai dari kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendidikan, hingga isu kesehatan mental dan lingkungan.
Menurutnya, pemilihan Bangka Belitung sebagai salah satu wilayah kajian PLTN didasarkan pada pertimbangan geografis yang relatif aman dari ancaman gempa bumi, sebuah syarat vital bagi fasilitas nuklir.
“Namun, pembangunan PLTN harus berbasis data dan fakta, dengan pelibatan aktif masyarakat, bukan sekadar sosialisasi satu arah,” tegasnya.
Masih Kajian, Bukan Pembangunan
Diskusi ini menyimpulkan bahwa *PLTN merupakan opsi energi masa depan yang sedang dikaji secara serius*, seiring meningkatnya kebutuhan listrik nasional dan tuntutan pengurangan ketergantungan pada energi fosil.
Edukasi publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama.
Meski memiliki potensi besar sebagai sumber energi bersih dan pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, PLTN juga menghadapi tantangan serius, mulai dari kekhawatiran dampak kesehatan jangka panjang, stigma pasca-Fukushima, pengelolaan limbah nuklir, hingga ancaman keamanan terhadap fasilitas strategis.
Forum ini menegaskan, *tanpa dukungan publik yang kuat dan kebijakan berbasis fakta, rencana PLTN tidak akan berjalan*.
Bangka Belitung, bersama wilayah lain seperti Kalimantan Barat, masih berada pada fase diskusi panjang sebelum mengambil keputusan besar terkait energi nuklir nasional. (*)
