Detik-Babel.Com (Pangkalpinang) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah melakukan peminjaman dana sebesar Rp 235,95 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk mendukung berbagai proyek strategis. Peminjaman ini bertujuan untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sungai Batu Rusa, dan pembangunan gedung bank iradioterapi serta alat kesehatan di RSUD Ir. Soekarno.
Salah satu proyek yang telah selesai adalah pembangunan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muara Sungai Baturusa, dengan nilai kontrak mencapai Rp 32,9 miliar. Namun, proyek ini belum menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai yang diharapkan.
Anggota Komisi IV DPRD Bangka Belitung, Aksan Visyawan, menyoroti fakta bahwa meskipun proyek ini seharusnya dapat menghasilkan PAD hingga Rp 5 miliar, hal tersebut belum terwujud. Ini menjadi perhatian serius, terutama karena dana pinjaman yang signifikan telah digunakan untuk proyek ini.
Aksan juga mengungkapkan ketidaksesuaian antara janji pendapatan yang diharapkan dan realitas yang terjadi. Saat ini, rencana pendapatan PAD dari PPI Ketapang hanya mencapai Rp 2,5 miliar untuk tahun 2024, meskipun sebelumnya dijanjikan mencapai Rp 5 miliar.
Selain PPI Ketapang, pembangunan Fasilitas Kesehatan radioterapi RSUP Dr. (H.C) Ir. Soekarno juga menggunakan dana pinjaman senilai Rp 23 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Namun, hingga saat ini fasilitas ini belum beroperasi.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Azwari Helmi, mengingatkan agar semua fasilitas yang dibangun dengan dana pinjaman segera dimanfaatkan secara maksimal. Ia menekankan bahwa penggunaan dana pinjaman harus efisien dan proyek-proyek tersebut tidak boleh menjadi barang rongsokan yang tidak berguna.
DPRD Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan evaluasi dan menegaskan pentingnya memaksimalkan pendapatan daerah dari proyek-proyek ini. Keseluruhan pendapatan daerah harus dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat, dan perencanaan yang tepat harus diprioritaskan.
Penggunaan dana pinjaman yang signifikan seperti ini harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, dan setiap proyek harus dipantau untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Proyek Infrastruktur untuk Kemajuan Daerah
Peminjaman dana dari PT SMI oleh Pemprov Bangka Belitung adalah langkah yang diambil untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang diharapkan akan memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan daerah ini. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan-jalan baru dan peningkatan PPI, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muara Sungai Baturusa. Dengan nilai kontrak sekitar Rp 32,9 miliar, proyek ini seharusnya memberikan manfaat yang signifikan, terutama dalam hal pendapatan daerah.
Namun, saat ini, proyek tersebut belum mencapai potensinya dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini menjadi pertanyaan serius yang harus dijawab oleh pihak terkait. Apa yang menjadi kendala dalam mencapai target pendapatan yang diharapkan? Apakah ada langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil untuk meningkatkan manfaat proyek ini bagi masyarakat dan pemerintah daerah?
Transparansi dan Akuntabilitas
Penggunaan dana pinjaman yang signifikan seperti ini harus diikuti dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan dan apakah proyek-proyek yang didanai oleh pinjaman tersebut memberikan manfaat sesuai yang diharapkan.
DPRD Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana pinjaman ini, dan hal ini merupakan langkah yang baik untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari pinjaman tersebut diinvestasikan dengan bijak. Selain itu, perlu ada mekanisme pemantauan yang kuat untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Maksimalkan Pendapatan Daerah
Salah satu tujuan utama dari penggunaan dana pinjaman ini adalah untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam membiayai berbagai program dan proyek pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
DPRD Kepulauan Bangka Belitung telah menegaskan bahwa pendapatan daerah harus dikelola dengan baik. Ini mencakup peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi sumber daya manusia serta aturan yang mengatur pendapatan tersebut.
Penggunaan dana pinjaman untuk proyek-proyek infrastruktur adalah investasi jangka panjang yang diharapkan akan memberikan manfaat jangka panjang pula. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pemantauan proyek-proyek tersebut dilakukan secara cermat dan efisien.
Pertanggungjawaban atas Dana Publik
Penggunaan dana pinjaman ini haruslah menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Hal ini bukan sekadar tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga tanggung jawab terhadap dana publik yang dipinjamkan oleh PT SMI.
Setiap proyek infrastruktur yang didanai oleh pinjaman harus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan pemantauan yang ketat terhadap proyek-proyek ini.
Pemprov Bangka Belitung harus memastikan bahwa setiap rupiah dari pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan yang sebesar-besarnya dan bahwa proyek-proyek tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban adalah kunci untuk memastikan bahwa dana publik ini dikelola dengan baik demi kemajuan daerah. (Detik Babel)
Comment