DETIKBABEL.COM, Bangka Barat – Setiap Rabu terakhir bulan Safar, Pantai Ketapang di Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip, selalu ramai oleh ratusan warga. Mereka membawa ketupat, doa, dan keyakinan yang diwariskan turun-temurun. Ritual itu disebut Rebo Kasan, tradisi tolak bala yang sudah berakar dalam kehidupan pesisir Bangka Barat.
Di permukaan, Rebo Kasan tampak sederhana: doa, tarian adat, lalu pelepasan ketupat yang sudah direndam dalam air rajahan (air doa) oleh tetua adat. Namun, di balik simbol itu tersembunyi cerita panjang tentang relasi manusia dengan laut, kepercayaan kolektif masyarakat Melayu pesisir, hingga tantangan pelestariannya di era modern.
Sejarawan lokal menyebutkan bahwa tradisi Rebo Kasan sudah ada sejak masa Islam masuk ke Bangka pada abad ke-17. Safar bulan kedua dalam kalender Hijriah dipandang sebagai bulan “berat”, ketika bala atau musibah banyak terjadi. Masyarakat kemudian meramu doa dan ritual dengan cara mereka sendiri: mengikat doa keselamatan dengan simbol ketupat yang dilepas ke laut.
“Rebo Kasan adalah sintesis antara ajaran Islam dan tradisi lokal pesisir. Ada doa-doa Islami, tapi ada juga keyakinan animistik yang diwariskan dari nenek moyang,” ujar seorang budayawan Bangka Barat yang enggan disebutkan namanya.
Namun, dokumentasi resmi tentang asal-usul tradisi ini sangat minim. Sebagian menyebutnya bermula dari nelayan Mentok yang mencari cara menolak badai, sebagian lagi menilai tradisi ini mirip dengan ritual “tolak bala” yang juga ditemukan di pesisir Sumatera Selatan dan Lampung.
Di tengah minimnya catatan sejarah, satu hal pasti: bagi masyarakat pesisir Air Nyatoh, Rebo Kasan tetap hidup dan relevan. Muhammad Muhidin, tokoh masyarakat setempat, menegaskan, “Saat bulan Safar dipercaya musibah turun, terutama bagi yang melaut. Rebo Kasan adalah doa bersama agar selamat. Tanpa ini, seolah ada yang hilang dari hidup kami.”
Namun, generasi muda tidak sepenuhnya sejalan. Sebagian menganggap ritual ini hanya formalitas tahunan, lebih sebagai hiburan ketimbang doa. “Kalau tidak ada hiburan, mungkin anak-anak muda jarang datang,” kata seorang pemuda setempat.
Tahun ini, kehadiran Bupati Bangka Barat, Markus, S.H., memberi warna baru. Dengan lantang ia menyebut tradisi Rebo Kasan sebagai aset budaya yang harus dimasukkan dalam objek pemajuan kebudayaan daerah.
“Rebo Kasan bukan hanya soal doa, tapi juga pariwisata dan identitas. Pemerintah daerah siap mendukung penuh agar tradisi ini tidak hilang ditelan zaman,” tegas Markus.
Langkah ini seakan menegaskan dua hal: pelestarian budaya sekaligus peluang politik. Di satu sisi, pemerintah ingin menjadikan Rebo Kasan sebagai ikon wisata budaya yang bisa menarik wisatawan. Di sisi lain, ada kesan bahwa kehadiran pejabat memberi legitimasi baru bagi tradisi yang selama ini dikelola masyarakat secara swadaya.
Investigasi ini menemukan bahwa beberapa tahun terakhir, sejumlah desa lain di Bangka Barat juga menggelar Rebo Kasan dengan format serupa, namun dengan skala yang lebih besar dan dukungan sponsor. Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah tradisi sakral ini akan berubah menjadi komoditas pariwisata belaka?
Seorang peneliti budaya dari Universitas Bangka Belitung memperingatkan, “Jika terlalu didorong ke arah pariwisata, ada risiko makna spiritual Rebo Kasan tergerus. Ia bisa menjadi sekadar tontonan, bukan lagi doa kolektif.”
Kini, Rebo Kasan berada di persimpangan: tetap sebagai ritual spiritual masyarakat pesisir, atau berubah menjadi produk budaya untuk konsumsi pariwisata. Kehadiran pemerintah, dalam hal ini Bupati Markus, membawa optimisme sekaligus pertanyaan besar: seberapa jauh tradisi ini bisa tetap otentik ketika diintegrasikan ke dalam program kebudayaan dan pariwisata daerah?
Bagi masyarakat pesisir Air Nyatoh, jawaban itu mungkin sederhana. Selama doa tetap dipanjatkan, ketupat tetap dilepas, dan laut tetap dihormati, Rebo Kasan akan tetap hidup. Tetapi bagi peneliti, pemerintah, dan penggiat budaya, pertanyaan lebih dalam masih menggantung: apakah Rebo Kasan akan terus menjadi milik masyarakat, atau perlahan menjadi panggung kebijakan dan komodifikasi budaya?
