Detikbabel.com, Pangkalpinang – Kerusakan total dua unit lift di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali memantik perhatian publik. Fasilitas vital yang seharusnya menunjang aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tersebut kini tidak dapat digunakan sama sekali, memaksa aparatur sipil negara (ASN), tamu pemerintahan, hingga masyarakat yang berurusan di lingkungan perkantoran Pemprov Babel menggunakan tangga untuk berpindah antarlantai. Rabu (3/6/2026)
Kondisi ini kembali menjadi perbincangan setelah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kementerian PPN/Bappenas RI di Ruang Rapat Tanjung Pesona, lantai dua Kantor Gubernur Babel, Selasa (2/6/2026). Sejumlah peserta dari kementerian maupun undangan lainnya terpaksa menaiki tangga karena lift yang biasa digunakan untuk akses menuju ruang rapat tidak berfungsi.
Situasi tersebut memunculkan kesan yang kurang baik bagi gedung pusat pemerintahan daerah yang selama ini menjadi wajah birokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apalagi, Kantor Gubernur merupakan lokasi yang rutin menerima kunjungan pejabat pemerintah pusat, investor, akademisi, hingga tamu dari berbagai daerah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kerusakan lift bukanlah persoalan baru. Salah satu lift disebut telah mengalami gangguan sejak beberapa tahun lalu dan belum pernah kembali beroperasi secara normal. Dalam beberapa waktu terakhir, satu unit lift yang sebelumnya masih berfungsi juga dilaporkan mengalami kerusakan sehingga kini kedua lift tidak dapat digunakan.
“Awalnya masih ada satu lift yang bisa dipakai. Tapi sekarang dua-duanya mati. Mau tidak mau semua harus naik tangga,” ungkap seorang ASN yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah pegawai lainnya. Mereka menilai kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan kerja, tetapi juga menyulitkan pegawai lanjut usia maupun tamu yang memiliki keterbatasan fisik. Dalam kondisi tertentu, keberadaan lift bukan lagi sekadar fasilitas pendukung, melainkan kebutuhan dasar dalam sebuah gedung pemerintahan modern.
Di tengah upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, kerusakan fasilitas strategis yang berlangsung cukup lama menimbulkan tanda tanya besar. Publik mulai mempertanyakan sejauh mana efektivitas sistem pemeliharaan gedung yang selama ini dijalankan, termasuk penggunaan anggaran perawatan sarana dan prasarana perkantoran.
Sorotan ini semakin menguat karena dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kerap memperoleh berbagai penghargaan dan apresiasi di tingkat nasional. Namun di sisi lain, masyarakat justru menyaksikan fasilitas dasar di kantor gubernur belum mampu berfungsi optimal.
Kondisi tersebut dinilai menciptakan ironi tersendiri. Di satu sisi pemerintah berupaya membangun citra birokrasi yang profesional dan modern, tetapi di sisi lain persoalan mendasar seperti operasional lift di gedung utama pemerintahan belum juga terselesaikan.
Pengamat kebijakan publik menilai kerusakan fasilitas strategis yang berlangsung dalam waktu lama seharusnya menjadi perhatian serius. Selain berdampak terhadap aktivitas internal pemerintahan, persoalan tersebut juga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas pengelolaan aset daerah.
“Lift merupakan fasilitas dasar dalam sebuah gedung bertingkat. Jika kerusakannya berlangsung lama tanpa kepastian penyelesaian, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan bagaimana proses pemeliharaan, pengawasan, hingga penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk perawatan fasilitas tersebut,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Lebih jauh, publik juga menilai persoalan ini seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kerusakan teknis semata. Yang menjadi perhatian adalah mengapa kerusakan tersebut dapat berlangsung dalam waktu yang panjang tanpa adanya informasi yang jelas mengenai progres perbaikan maupun target penyelesaiannya.
Transparansi menjadi hal yang paling dinantikan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjelaskan secara terbuka penyebab kerusakan, langkah perbaikan yang telah dilakukan, serta besaran anggaran pemeliharaan yang dialokasikan untuk fasilitas gedung perkantoran gubernur.
Keterbukaan informasi tersebut penting untuk menjawab berbagai spekulasi yang berkembang sekaligus memastikan bahwa pengelolaan aset daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan efisiensi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membidangi pengelolaan aset dan fasilitas perkantoran masih diupayakan untuk dikonfirmasi guna memperoleh penjelasan resmi terkait penyebab kerusakan lift serta langkah-langkah yang tengah dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas tersebut.
Masyarakat kini menunggu jawaban sekaligus tindakan nyata. Sebab bagi publik, keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya diukur dari penghargaan dan capaian administratif, tetapi juga dari kemampuan menjaga fasilitas dasar yang setiap hari digunakan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. (Red/*)
