DETIKBABEL.COM, Belitung – Jembatan Pegantungan Satu, akses vital menuju **Pelabuhan Tanjung RU** di Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, kembali menjadi bahan perbincangan serius publik. Proyek yang dibangun tahun 2022 dengan dana **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)** melalui Kementerian PUPR, kini menunjukkan tanda-tanda kerusakan parah. Senin (1/9/2025).
Pantauan awak media jejaring KBO Babel di lokasi, *gelagar jembatan* yang berfungsi sebagai tulang punggung konstruksi dipenuhi retakan.
Lebarnya bervariasi dari 0,1 milimeter, 0,3–0,4 milimeter, bahkan ada yang mencapai 0,7 milimeter. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar, mengingat jembatan tersebut setiap hari dilalui truk-truk bermuatan puluhan ton.
PPK Akui Retakan, Klaim Sudah Ada Perbaikan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2-1 PUPR Jalan Nasional melalui stafnya, **Yudinan**, tidak menampik kerusakan itu.
“Betul, jembatan Pegantungan Satu banyak retakan. Kami sudah perintahkan untuk dilakukan perbaikan. Mereka melakukan penyuntikan retakan dengan sistem injeksi epoksi. Ada juga yang menggunakan dempul, dan itu sudah kami tegur. Bekas suntikan sudah dibersihkan, tapi memang masih ada yang belum dirapikan,” ungkapnya.
Sementara itu, PPK 2-1 **Sajad ST** saat dikonfirmasi melalui WhatsApp menyatakan hal serupa.
“Retakan sudah diperbaiki dengan sistem injeksi epoksi,” jelasnya singkat.
Namun, pengamatan di lapangan justru menunjukkan fakta berbeda. Masih banyak bekas polesan dempul di gelagar, sementara sejumlah retakan belum tertangani. Publik pun menilai perbaikan hanya bersifat tambal sulam, bukan solusi teknis yang menjamin keamanan jangka panjang.
Fakta Mengejutkan: Gelagar Dicetak di Lokasi
Lebih jauh, seorang mantan pekerja proyek yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan fakta mengejutkan.
Menurutnya, gelagar jembatan tidak didatangkan dari pabrikan dengan standar mutu nasional, melainkan dicetak langsung di lokasi proyek.
“Betul, dulu saya ikut kerja. Gelagar penghubung dari sisi ke sisi itu bukan dibeli atau dikirim dari luar Belitung. Itu dibuat sendiri, dicor langsung di lokasi jembatan,” bebernya.
Jika benar, hal ini menjadi penjelasan mengapa retakan muncul begitu cepat. **Gelagar beton pratekan (prestressed girder)** biasanya diproduksi di pabrik khusus dengan pengawasan mutu ketat. Pencetakan manual di lokasi tanpa kontrol standar berpotensi menghasilkan kualitas rendah, apalagi bila material atau teknik pengerjaan tidak sesuai spesifikasi.
Kontraktor Bungkam, Publik Meradang
Hingga kini, pihak kontraktor—baik **PT Bangka Cakra Karya** sebagai pemenang tender maupun **PT Karya Mulya Nugraha** selaku subkontraktor—tidak memberikan klarifikasi meski sudah dihubungi melalui pesan WhatsApp.
Kebisuan kontraktor ini memantik kemarahan warga. Sejumlah tokoh masyarakat Desa Pegantungan menilai ada indikasi kelalaian serius.
“Kalau memang benar gelagar dicetak sendiri tanpa standar pabrik, itu artinya pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis. Proyek ini pakai uang negara, jangan main-main. Kami minta Kejaksaan turun tangan, periksa proyek ini sampai tuntas,” ujar **Anwar (52)**, warga setempat.
Hal senada disampaikan **Rudi (47)**, sopir truk yang hampir setiap hari melintasi jembatan tersebut.
“Kami bawa muatan berat. Kalau jembatan ini roboh, nyawa kami jadi taruhannya. Pemerintah jangan hanya dengar laporan kontraktor, tapi harus cek langsung. Kalau terbukti ada penyimpangan, kontraktor harus bertanggung jawab secara hukum,” tegasnya.
Ancaman Keselamatan Publik
Secara teknis, retakan pada gelagar bukan sekadar masalah estetika. Retakan adalah pintu masuk air dan udara yang bisa mempercepat korosi tulangan baja di dalam beton.
Bila dibiarkan, daya dukung struktur akan melemah drastis.
Apalagi, Jembatan Pegantungan Satu dilalui kendaraan dengan tonase tinggi setiap hari. Potensi keruntuhan sebagian atau seluruh struktur menjadi ancaman nyata.
Jika hal itu terjadi, kerugian negara dan masyarakat akan berlipat ganda.
Tuntutan Audit Teknis dan Penegakan Hukum
Masyarakat mendesak agar pemerintah segera melakukan **audit teknis independen** untuk menilai apakah benar pembangunan jembatan tidak sesuai spesifikasi.
Jika terbukti, maka selain kontraktor, pihak-pihak terkait dalam rantai pengawasan harus dimintai pertanggungjawaban.
“Ini bukan sekadar soal perbaikan. Kalau ada indikasi pekerjaan asal jadi, maka Kejaksaan harus masuk. Jangan sampai ada kongkalikong yang merugikan negara dan membahayakan masyarakat,” tutur **Hendra (45)**, tokoh pemuda Pegantungan.
Dorongan agar Kejaksaan turun tangan semakin kuat, mengingat proyek ini menggunakan APBN.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap pembangunan infrastruktur tidak runtuh bersama retaknya gelagar jembatan.
Cermin Buram Pembangunan Infrastruktur
Kasus Jembatan Pegantungan Satu menambah daftar panjang persoalan kualitas proyek infrastruktur di daerah. Pembangunan yang seharusnya menghadirkan solusi justru menimbulkan keresahan karena dugaan penyimpangan mutu.
Masyarakat berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, segera mengambil langkah nyata. Bukan hanya menunggu laporan, tetapi juga melakukan investigasi langsung di lapangan.
Sebab, bagi warga yang setiap hari melintas di atas jembatan ini, isu tersebut bukan sekadar data teknis, melainkan persoalan *keselamatan hidup*. (KBO Babel)
