Detikbabel.com, Bangka Belitung – Sembilan puluh delapan tahun lalu Sumpah Pemuda adalah sebuah kata kerja aktif: pemuda yang bersumpah untuk menciptakan bangsa. Pada 2026, kata itu telah berubah menjadi kata kerja pasif: pemuda yang disumpahi oleh bangsanya sendiri. Di antara dua kutub itu terjadi inversi kontrak sosial — dari generasi yang mengikrarkan kesetiaan kepada Indonesia, menjadi generasi yang ditagih kesetiaannya sambil diwarisi tagihan zaman yang tidak pernah mereka pesan, dengan cap yang seragam: generasi stroberi, malas, dan kebanyakan healing. Maka pertanyaan yang relevan di peringatan ke-98 ini bukan lagi apakah pemuda masih bersumpah, melainkan apakah bangsa masih menepati sumpahnya kepada pemuda.
Setiap 28 Oktober, negara mengulang ritual yang sama: menyebut pemuda tulang punggung bangsa dan pemilik masa depan. Namun masa depan itu diperlakukan seperti barang inden. Dipesan atas nama kita, dikirim entah kapan, dan selama menunggu kita diminta bersabar, jangan berisik. “Harapan bangsa” adalah gelar paling hemat anggaran dalam sejarah republik. Tidak perlu digaji, tidak perlu diberi jaminan, cukup diupacarakan.
Ironinya paling telanjang ada pada sumpah pertama. Kita bersumpah bertumpah darah satu, bertanah air satu. Tapi tanah air itu kini lebih mirip tanah milik. Bagi segelintir orang ia adalah portofolio investasi, bagi sisanya ia adalah kontrakan seumur hidup. Gaji setahun tak cukup untuk DP, tapi kita tetap diminta mencintai tanah yang tak sanggup kita beli. Ini cinta platonik yang dipaksakan negara: mencintai tanpa boleh memiliki.
Bahasa yang Dibongkar, Hierarki yang Dibangun Ulang
Sumpah ketiga meminta kita menjunjung bahasa persatuan. Kata kuncinya adalah menjunjung, bukan memurnikan apalagi membekukan. Menjunjung artinya membawa di kepala dan menghidupkannya di jalan.
Pada 1928, Melayu dipilih bukan karena paling indah, melainkan karena paling setara. Ia tidak punya undak-undak krama seperti bahasa Jawa. Ia bahasa pasar, bahasa pelabuhan, bahasa orang yang ingin bicara tanpa harus membungkuk dulu. Ia sengaja dipilih untuk membongkar hierarki.
Kini sebagian penjaganya justru membangun hierarki baru di dalamnya. Ejaan dijadikan tata krama, titik-koma dijadikan takaran moral. Lahirlah bangsawan gramatika yang sigap mengoreksi typo sambil melewatkan isi. Kita dulu mendirikan bahasa untuk meruntuhkan feodalisme, sekarang kita mendirikan feodalisme di dalam bahasa itu sendiri.
Sementara itu, pemuda memakai bahasa sampai aus. Satu kalimat bisa berisi tiga bahasa, dan di sela-selanya ada umpatan: anjir, bjir, goblok. Kaum tua mendengarnya sebagai bukti kemerosotan. Telinga yang lebih sabar mendengar hal lain: umpatan adalah protes paling murah bagi yang tak punya mimbar. Yang tak bisa menggugat undang-undang akan menggugat nasib di kolom komentar. Serapah adalah demonstrasi tanpa surat izin keramaian, dan karena itu ia tak pernah berhasil dibubarkan. Mikhail Bakhtin pernah membela tawa kasar dan bahasa rendah sebagai cara rakyat menertawakan kuasa. Yang dianggap kasar sering kali justru menjadi nyawa bagi yang dianggap halus.
Dua Cara Kehilangan Suara
Tentu ada harga yang harus dibayar. Wittgenstein pernah menulis, batas bahasaku adalah batas duniaku. Satu kata “gabut” kini harus menanggung terlalu banyak beban: bosan, hampa, cemas, sepi, sekaligus menganggur. Ketika perasaan terlalu banyak dan kosakata terlalu miskin, umpatan menjadi jalan pintas. Bahasa tidak menjadi kotor, ia menjadi tumpul.
Pemuda 1928 mencari satu bahasa untuk menyatukan banyak suku. Pemuda 2026 meracik banyak bahasa untuk menyembunyikan satu perasaan yang tak punya nama. Dulu bahasa dicari untuk menyatukan orang, kini ia dicampur untuk menyembunyikan diri agar tidak terlihat rapuh.
Nasib persatuan pun begitu. Kakek-nenek kita menyatukan ratusan suku dengan satu bahasa. Kita menyatukan miliaran jempol dengan satu algoritma, yang pekerjaan utamanya justru memastikan kita tidak pernah benar-benar sepakat. Kita semua fasih berbahasa Indonesia, tapi sering hanya untuk berdebat dengan orang yang sebenarnya sepaham.
Keberanian yang Pindah Alamat
Sumpah 1928 dibacakan dengan suara gemetar karena ujungnya bisa penjara. Sumpah 2026 dibacakan dengan lancar, lengkap dengan caption, hashtag, dan filter bendera. Keberanian tidak hilang. Ia hanya pindah alamat ke tempat yang lebih aman.
Camus menyuruh kita membayangkan Sisifus berbahagia saat menggulung batu yang terus jatuh. Pemuda hari ini hafal adegan itu di luar kepala: melamar kerja, ditolak, melamar lagi, magang tanpa dibayar, lalu dibilang kurang pengalaman. Tapi kebahagiaan Sisifus hanya sah jika batu itu memang miliknya. Jika ia disuruh mendorong batu titipan orang lain yang bahkan tak ikut mendorong, itu bukan eksistensi, itu eksploitasi.
Sartre menyebut manusia “dikutuk untuk bebas”. Pemuda Indonesia adalah ilustrasi paling telak: bebas memilih jalan apa saja, terkutuk menanggung akibatnya sendirian.
Utang yang Tak Tercatat
Sumpah adalah kontrak dua arah. Bangsa yang menuntut pengabdian dari anak mudanya tanpa menyediakan ruang tumbuh sedang berutang. Utang itu tidak tercatat di APBN, tapi tercatat rapi di kelelahan satu generasi, di anxiety yang dianggap lebay, di keputusan untuk tidak menikah dan tidak punya anak karena hitungannya memang tidak masuk akal.
Maka kekhawatiran kita salah alamat jika hanya berhenti pada kosakata kotor. Bahasa yang kotor bukan ancaman terbesar republik ini.
Ancaman yang lebih besar adalah bahasa yang bersih tapi kosong. Bahasa yang penuh kata “sinergi”, “kolaborasi”, “transformasi” dan “Indonesia Emas” yang dilafalkan dengan fasih oleh bibir yang bahkan tidak percaya pada ucapannya sendiri. Serapah pemuda setidaknya masih berdenyut, ia marah karena masih peduli.
Sumpah yang paling berbahaya adalah yang dilafalkan dengan sempurna oleh orang yang sudah berhenti berharap.
Pemuda 1928 menciptakan Indonesia dari imajinasi. Tugas pemuda hari ini lebih sulit: menyelamatkannya dari kenyataan. Itu menuntut keberanian untuk menyumpah ulang, bukan demi bangsa yang belum ada, melainkan demi bangsa yang sudah ada tetapi belum adil.
Selamat Hari Sumpah Pemuda 2026. (Red/*)
