Oleh : Dr. Efendi Sugianto, S.Pd.I.,SE.,MM.,C.HL.,C.PS (Pemerhati Ekonomi Sosial dan Kamtibmas)
FENOMENA yang terjadi pasca penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap pengusaha tambang smelter adalah situasi di mana pekerja kehilangan mata pencaharian akibat penghentian operasional tambang, hal ini terjadi karena banyak pengusaha tambang smelter tidak dapat melanjutkan aktivitasnya setelah terbukti melanggar hukum, seperti beroperasi tanpa izin atau menggunakan praktik yang tidak sesuai dengan regulasi yang akibatnya, ribuan pekerja tambang yang bergantung pada industri ini mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara mendadak, yang memicu krisis ekonomi di kalangan pekerja dan keluarganya.
Kehilangan mata pencaharian berdampak langsung pada kemampuan para pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, penghasilan yang hilang menyebabkan kesulitan dalam membeli pangan, membayar biaya pendidikan anak, dan mengakses layanan Kesehatan, kondisi ini semakin parah karena mayoritas pekerja tambang smelter tidak memiliki keterampilan lain di luar pekerjaan mereka, sehingga sulit mencari pekerjaan alternatif di sektor lain. Situasi ini menciptakan ketidakstabilan sosial dan meningkatkan angka kemiskinan di daerah terdampak.
Selain dampak ekonomi langsung, fenomena ini juga berimbas pada ekonomi lokal secara lebih luas, kemudian aktivitas pendukung tambang seperti usaha warung makan, transportasi, dan pemasok kebutuhan tambang, ikut mengalami penurunan pendapatan, maka rantai ekonomi yang selama ini bergantung pada keberadaan tambang smelter terganggu, sehingga banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) yang turut gulung tikar, maka akibatnya, tingkat pengangguran meningkat dan daya beli masyarakat menurun drastis.
Meskipun demikian, penegakan hukum tetap penting untuk memastikan bahwa aktivitas tambang berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak merusak lingkungan, tambang ilegal tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan pajak dan royalti, tetapi juga berdampak buruk pada ekosistem dan kesehatan masyarakat, namun dalam tindakan hukum ini harus diikuti dengan solusi konkret untuk mengatasi dampak sosial, seperti penyediaan lapangan kerja baru atau program pelatihan keterampilan bagi pekerja terdampak.
Sebagai respons, pemerintah dan pihak terkait harus segera menyusun kebijakan mitigasi yang terstruktur, program pelatihan untuk peningkatan keterampilan, pembukaan lapangan pekerjaan di sektor lain seperti pertanian atau pariwisata, serta bantuan sosial bagi pekerja yang kehilangan pendapatan dapat menjadi solusi jangka pendek dan panjang, dengan langkah yang tepat fenomena kehilangan mata pencaharian ini dapat diatasi secara efektif, sehingga keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
Langkah Strategis Pemerintah, pertama yang harus direspons pemerintah dalam menyusun kebijakan mitigasi terhadap pekerja tambang yang terancam PHK adalah melakukan pendataan secara menyeluruh, pemerintah perlu mengidentifikasi jumlah pekerja terdampak, latar belakang keterampilan, dan tingkat kesejahteraan mereka, data ini menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran, baik berupa bantuan langsung maupun program jangka panjang, pendataan juga membantu memetakan daerah-daerah yang paling terdampak, sehingga intervensi dapat dilakukan secara efisien.
Langkah kedua adalah menyediakan program pelatihan dan peningkatan keterampilan (upskilling dan reskilling) bagi para pekerja, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan dunia industri untuk memberikan keterampilan baru yang relevan, seperti teknik pertanian modern, pariwisata, atau industri kreatif, dengan bekal keterampilan baru pekerja dapat memiliki peluang untuk beralih ke sektor ekonomi lain yang lebih berkelanjutan, program ini juga dapat mendorong kemandirian pekerja dalam mencari pekerjaan atau memulai usaha kecil.
Langkah selanjutnya adalah menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui diversifikasi ekonomi di daerah terdampak, pemerintah harus mendorong pengembangan sektor alternatif seperti pertanian, perikanan, pariwisata, atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Insentif seperti kredit usaha rakyat (KUR) dan bantuan modal usaha dapat diberikan kepada pekerja yang ingin memulai bisnis baru, diversifikasi ekonomi ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada sektor tambang, tetapi juga menciptakan ekonomi lokal yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah perlu memberikan bantuan sosial sebagai langkah jangka pendek untuk meringankan beban ekonomi pekerja terdampak, bantuan tersebut bisa berupa subsidi kebutuhan pokok, bantuan tunai langsung (BLT), dan akses layanan kesehatan gratis, bantuan ini sangat penting untuk memastikan para pekerja dan keluarga mereka dapat bertahan dalam masa transisi menuju stabilitas ekonomi, kemudian kebijakan ini harus disalurkan secara transparan dan tepat sasaran agar efektif dalam membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Langkah terakhir adalah mendorong perbaikan regulasi dan pengawasan terhadap industri tambang agar beroperasi secara legal dan bertanggung jawab, pemerintah perlu memastikan bahwa perusahaan tambang mematuhi standar hukum dan melindungi hak-hak pekerja, termasuk jaminan kesejahteraan dan kesehatan, dengan kebijakan mitigasi yang komprehensif dan terukur, pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan ekonomi masyarakat, khususnya para pekerja tambang yang terdampak.
Penegakan hukum yang diimbangi dengan kebijakan mitigasi sosial akan menciptakan keseimbangan antara perlindungan lingkungan, kepatuhan hukum, dan kesejahteraan masyarakat, pendekatan ini memastikan bahwa tindakan tegas terhadap pelaku ilegal tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga mencakup langkah-langkah pemulihan dan dukungan bagi pekerja yang terdampak, sehingga menciptakan ekosistem industri yang lebih adil dan berkelanjutan.
