DETIKBABEL.COM, PANGKALPINANG – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Bangka Belitung terus menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk akademisi. Dosen Program Studi Akuntansi STIE IBEK Pangkalpinang, Hendarti Tri S.M., S.E., M.Acc., Ak., CA., CSRS., menilai bahwa wacana tersebut perlu dipahami secara komprehensif, objektif, dan berbasis data ilmiah.
Hal itu disampaikannya sebagai tanggapan atas kegiatan diskusi publik bertajuk *“Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung: Diskusi Data dan Fakta”* yang diselenggarakan oleh FOKUS Babel bersama KBO Babel.
Menurutnya, forum tersebut sangat menarik dan edukatif karena menghadirkan pemaparan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.
“Sebagai akademisi, saya melihat rencana pembangunan PLTN perlu dikaji secara multidisipliner dan objektif. Tidak cukup hanya dari sisi teknis, tetapi juga sosial, ekonomi, dan tata kelola,” ujarnya.
Dalam konteks kebutuhan energi nasional yang terus meningkat serta komitmen Indonesia terhadap transisi energi bersih, PLTN dinilai sebagai salah satu opsi yang secara teknis dan ilmiah layak dipertimbangkan. Energi nuklir dikenal memiliki emisi karbon yang sangat rendah pada tahap operasional dan mampu menyediakan pasokan listrik dalam skala besar secara stabil atau *baseload*. Hal ini dinilai dapat melengkapi energi terbarukan seperti surya dan angin yang bersifat intermiten.
Dari sisi teknologi, ia menyoroti penggunaan reaktor generasi terbaru yang telah dilengkapi sistem keselamatan berlapis (*defence in depth*), fitur penghentian otomatis, serta standar internasional yang mengacu pada International Atomic Energy Agency (IAEA). Menurutnya, perkembangan teknologi ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibandingkan generasi sebelumnya.
Namun demikian, standar teknis yang tinggi tidak cukup berdiri sendiri. Hendarti menekankan pentingnya kesiapan institusional, kapasitas sumber daya manusia, sistem pengawasan independen, serta budaya keselamatan (*safety culture*) yang kuat dan berkelanjutan.
“Keselamatan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal tata kelola dan integritas sistem pengawasan,” tegasnya.
Dari perspektif ekonomi dan pembangunan daerah, ia melihat potensi investasi dan penciptaan lapangan kerja—yang diperkirakan mencapai sekitar 6.850 tenaga kerja—dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal Bangka Belitung. Efek berganda (*multiplier effect*) terhadap sektor jasa, pendidikan, hingga infrastruktur juga dinilai berpotensi signifikan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar manfaat ekonomi tersebut benar-benar inklusif dan berkelanjutan, bukan sekadar efek jangka pendek selama masa konstruksi. Studi kelayakan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas dampak riil dari proyek tersebut.
Di sisi lain, Hendarti menilai kekhawatiran masyarakat terkait dampak kesehatan jangka panjang, paparan radiasi, serta isu keamanan merupakan hal yang wajar. Dalam perspektif akademik, persepsi risiko (*risk perception*) kerap berbeda dengan risiko teknis yang dihitung secara ilmiah. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak bisa semata-mata teknokratis.
“Persoalan ini memerlukan komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti. Edukasi yang efektif, keterbukaan data, serta pelibatan tokoh masyarakat menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mengawal isu strategis seperti PLTN. Kampus, menurutnya, dapat melakukan kajian independen terkait aspek teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi; menyediakan ruang diskusi ilmiah yang inklusif; meningkatkan literasi energi dan literasi nuklir masyarakat; serta mengawal proses pengambilan kebijakan agar berbasis bukti (*evidence-based policy*).
Pada akhirnya, Hendarti menegaskan bahwa posisi akademisi bukan untuk sekadar memihak setuju atau menolak, melainkan memastikan bahwa setiap keputusan diambil melalui proses yang transparan, partisipatif, dan menjunjung prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*).
“Apabila seluruh aspek keselamatan, lingkungan, sosial, dan tata kelola dapat dipenuhi secara ketat serta memperoleh persetujuan sosial (*social license to operate*), maka PLTN bisa menjadi salah satu opsi strategis dalam bauran energi nasional. Namun jika masih ada risiko yang belum terjawab dan kepercayaan publik belum terbangun, maka evaluasi dan dialog harus terus dilakukan,” pungkasnya.
Bagi Bangka Belitung, keputusan terbaik bukan hanya soal memenuhi kebutuhan energi nasional, tetapi juga menjamin keselamatan, kesehatan, keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, serta kesejahteraan jangka panjang masyarakat daerah. Pendekatan ilmiah yang transparan dan partisipasi publik yang bermakna menjadi fondasi utama dalam menentukan arah masa depan energi di Negeri Serumpun Sebalai. (KBO Babel)
