Detikbabel.com, Jakarta — Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat pabrik di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saat ini disebut-sebut sebagai yang terendah di Indonesia. Kondisi miris ini terus bertahan meskipun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berulang kali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Para pengusaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dinilai terkesan “kebal” dan bahkan diduga menggunakan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana sistem satu pintu (*single window*) ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) sebagai dalih untuk memangkas harga di tingkat petani.
Tak tanggung-tanggung, harga TBS sawit yang sempat menyentuh Rp3.000/kg, merosot tajam hingga Rp2.100/kg. Saat ini, harga baru merangkak naik secara perlahan ke angka Rp2.680/kg—yang ironisnya merupakan harga tertinggi di Bangka Tengah saat ini.
Dalam RDP di DPRD Babel sebelumnya, salah satu petinggi PKS di Bangka Tengah bahkan berdalih bahwa penurunan ini terjadi karena pihak perusahaan menjadi korban dari ketidakpastian harga global.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bangka Tengah, Yani Basaroni, mengkritik keras fenomena ini.
“Penurunan harga sawit ini derasnya seperti hujan, tapi naiknya lambat dan geraknya seperti siput,” kritik Yani Basaroni, Jumat (5/6/2026).
Bantahan dari Dirjen Perkebunan Kementan
Pernyataan pihak PKS yang menyalahkan pasar global langsung terbantahkan setelah perwakilan kepala desa dan DPRD Babel melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian Pertanian. Dirjen Perkebunan menegaskan bahwa tidak ada penurunan harga CPO di pasar dunia. Rencana kebijakan satu pintu ekspor dari Presiden Prabowo pun sama sekali bukan alasan yang valid untuk menurunkan harga beli dari petani.
“Itu hoaks, tidak benar apa yang mereka sampaikan. Hal ini sudah kami tanyakan langsung ke Dirjen Perkebunan bersama DPRD Bangka Belitung yang dipimpin langsung oleh Pak Didit Srigusjaya, Kamis kemarin,” tegas Yani Basaroni.
Dalam pertemuan tersebut, APDESI juga mempertanyakan sanksi tegas bagi PKS yang membandel dan tidak mematuhi ketetapan harga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.
Merespons aduan tersebut, Dirjen Perkebunan meminta semua pihak untuk memperketat pengawasan. Pihak kementerian menjadwalkan rapat bersama Satgas Pangan dan Mabes Polri pada Senin besok. Jika ditemukan pelanggaran atau permainan harga oleh pihak pabrik, tindakan hukum akan langsung diambil sesuai aturan yang berlaku.
Selain masalah harga, Dirjen Perkebunan juga berjanji akan memanggil pihak PKS yang dinilai abai dalam memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Kades Harus Berani Bersuara demi Petani
Hingga saat ini, rata-rata pembelian TBS di Bangka Tengah tetap menjadi yang paling bontot dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Bahkan di Indonesia juga paling rendah harganya. Ini sangat miris,” cetus pria yang akrab disapa Ronie ini.
Mengingat kelapa sawit telah menjelma menjadi mata pencaharian utama mayoritas masyarakat Bangka Tengah, Ketua DPC APDESI mengimbau dengan tegas agar seluruh Kepala Desa (Kades) beserta perangkatnya aktif memantau pergerakan dan aktivitas PKS di wilayah masing-masing.
“Harus berani bersuara demi petani sawit. Sebelum masyarakat yang turun dan bersuara, kita sebagai Kades harus berdiri di depan dan bersuara duluan,” ucapnya bersemangat.
Di akhir penyataannya, Yani Basaroni menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah responsif mengawal isu ini hingga ke tingkat pusat.
“Apresiasi tinggi kepada DPRD Babel atas gerak cepatnya memfasilitasi usulan RDP para Kades, sehingga aspirasi petani sawit ini bisa dibahas langsung bersama Dirjen Perkebunan Kementan RI,” pungkasnya. (Red/*)
