BANGKA TENGAH (KOBA), Detikbabel.com – Surat berisi keprihatinan dari Zamhari Alparizhi, seorang mantan anggota DPRD Bangka Tengah Periode 2014-2019, menyoroti polemik persoalan yang muncul seputar penundaan pelantikan Wakil Bupati (WABUP) Bangka Tengah, Era Susanto. Dalam surat yang dikirimkan ke redaksi jejaring media KBO Babel hari ini, Alparizhi mengungkapkan kepedulian dan kecurigaannya terhadap kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang menghambat proses pelantikan dengan sengaja.
Dalam suratnya, mantan aktifis LSM pergerakan ini menegaskan bahwa proses pelantikan tersebut seharusnya berjalan lancar setelah melalui berbagai tahap, termasuk lobi-lobi dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Namun, molornya pelantikan tersebut menimbulkan dugaan adanya agenda tersembunyi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Menurutnya, hal ini bisa saja dimaksudkan untuk memperlambat atau bahkan menghentikan pelantikan hingga habis masa jabatan.
“Saya melihat ada upaya penzholiman dan kesengajaan untuk dilakukan oknum atau pihak yang berkepentingan dengan pelantikan Era, masak sudah beberapa menemui Kemendagri belum juga ada kejelasannya, pun demikian saya menyatakan bahwa harus ada yang bertanggung jawab , dan itu HARUS !!”ungkap Zamhari dalam surat yang disampaikan kepada jejaring media KBO Babel, Jumat (27/10/2023).
Lanjutnya, “Menunda pelantikan Era sebagai wakil bupati Bangka Tengah, itu jelas melanggar Hak Azazi Manusia, saya meminta kepada Bupati Bangka Tengah dan PJ Gubernur Babel tidak membiarkan persoalan ini menjadi berlarut, membantu dengan proaktif pelantikan wakil bupati mengimplementasikan contoh pelayanan masyarakat yang baik dan berkualitas”ujar Zamhari saat dihubungi melalui telpon selularnya.
Surat tersebut menyoroti beban finansial yang telah ditanggung oleh Era Susanto selama menunggu pelantikan, yang diyakini telah menguras banyak sumber daya dan biaya. Zamhari juga menggarisbawahi pentingnya menemukan pihak yang bertanggung jawab atas penundaan ini, menegaskan bahwa kejelasan dan transparansi harus diutamakan untuk menghormati hak asasi manusia.
Dalam akhir suratnya, Alparizhi mendorong Era Susanto untuk mengungkap segala potensi kecurangan yang mungkin terjadi, bahkan jika itu berarti mengorbankan harga diri sendiri. Dia mempertanyakan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dan apakah ada motif di balik penundaan ini.
“Siapa bertanggung jawab apa dan siapa mendapat berapa ? Tegas Zamhari dalam tulisan suratnya
Polemik pelantikan WABUP Bangka Tengah telah menjadi perhatian masyarakat Bangka Belitung, sementara surat ini mengekspos ketegangan dan ketidakpastian yang dirasakan oleh pihak-pihak terkait. Dengan latar belakang politik dan kepentingan masyarakat yang kuat, kejadian ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang integritas proses demokrasi di daerah tersebut. Sementara masyarakat menunggu jawaban, harapan untuk segera dilantiknya Era Susanto sebagai WABUP Bangka Tengah masih menjadi doa bersama bagi banyak pihak di daerah tersebut. (Penulis : Adinda, Editor : Taufik)
