DETIKBABEL.COM||JAKARTA — Menjelang dimulainya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 31 Maret 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pesan utamanya tegas: jalankan program dengan profesional dan berintegritas, tanpa praktik manipulasi harga bahan baku.
BGN menegaskan bahwa anggaran bahan baku yang telah ditetapkan, yakni berkisar Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi, harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Setiap bentuk mark up dinilai sebagai pelanggaran serius yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam kualitas layanan gizi bagi masyarakat.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir praktik curang, terlebih jika disertai tekanan terhadap Kepala SPPG maupun pengawas gizi dan keuangan.
Menurutnya, mitra yang terbukti melakukan mark up harga secara berlebihan akan langsung dikenakan sanksi tegas berupa penghentian operasional sementara (suspend) tanpa insentif. Sanksi ini masuk dalam kategori pelanggaran berat karena mencederai tujuan utama program.
“Sudah diberikan insentif, tetapi masih melakukan kecurangan. Ini tidak bisa ditolerir,” tegas Nanik.
Lebih jauh, BGN juga menyoroti potensi praktik monopoli oleh mitra yang merangkap sebagai pemasok bahan baku. Pola semacam ini dinilai berisiko tinggi terhadap transparansi dan keadilan dalam distribusi anggaran.
Sebagai langkah penindakan, BGN akan memberikan sanksi suspend selama satu minggu bagi mitra yang melanggar. Masa tersebut menjadi waktu evaluasi sekaligus kesempatan bagi mitra untuk memperbaiki sistem kerja dan menandatangani komitmen tidak mengulangi pelanggaran.
“Kami beri waktu untuk memperbaiki, tetapi harus ada pernyataan tegas: tidak mark up dan tidak monopoli,” ujar Nanik.
Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa BGN ingin memastikan program MBG berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan tepat sasaran. Dengan dimulainya operasional SPPG, pemerintah berharap layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat dapat terlaksana secara optimal tanpa tercoreng praktik curang dari oknum mitra.
BGN pun mengingatkan seluruh pihak yang terlibat untuk menjaga integritas program, mengingat MBG merupakan salah satu program strategis yang menyangkut langsung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas gizi nasional. (Red/*)
