DETIKBABEL.COM, Jakarta – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menegaskan bahwa negara tidak boleh tunduk kepada para mafia penyelundup timah. Hal itu disampaikannya saat menanggapi maraknya praktik penyelundupan pasir timah dari Pulau Belitung ke Pulau Bangka yang semakin terang-terangan dilakukan.
Menurut Rahmad, dalam satu bulan terakhir saja, pihaknya mencatat lebih dari 10 kasus penyelundupan timah yang berhasil lolos dari pengawasan tanpa hambatan. “Ada pola sistematis, dan ini sudah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan hukum dan lingkungan kita,” tegasnya, Selasa (6/8/2025).
Ia mengungkapkan, penyelundupan tersebut diduga dibekingi oleh oknum berbaju loreng, alias aparat berseragam, yang justru seharusnya menjaga keamanan dan menegakkan hukum.
“Yang lebih mencemaskan, berdasarkan informasi yang kami terima dari masyarakat, timah-timah yang diselundupkan itu dikirim ke smelter yang diduga milik keluarga istana,” tambahnya.
Rahmad mendesak aparat penegak hukum bertindak cepat dan tidak tebang pilih. Ia juga meminta agar Presiden dan Panglima TNI turun tangan menyikapi isu keterlibatan oknum TNI dalam praktik ilegal ini.
Pantauan di lapangan menunjukkan penyelundupan kembali terjadi. Pada Rabu pagi (6/8/2025) sekitar pukul 06.45 WIB, belasan truk pengangkut pasir timah ilegal tiba di Pelabuhan Sadai, Bangka Selatan, setelah menyeberang dari Pelabuhan Tanjung Ru, Belitung.
Truk-truk itu masih berada di atas kapal ferry saat sandar. Dua orang berseragam loreng tampak menaiki kapal dan memberikan kesan bahwa pengiriman truk-truk itu “dikawal” secara resmi.
Informasi menyebutkan, truk tersebut berangkat Selasa malam (5/8/2025), sempat tertahan karena pemeriksaan internal, tapi akhirnya tetap dilepas. Praktik semacam ini dinilai publik sebagai bentuk pembiaran dan persekongkolan.
Tokoh masyarakat Belitung, Oktoris Chandra alias Cacan, membenarkan kejadian itu. Ia bahkan mengaku memantau langsung proses muat truk ke kapal. “Ini bukan yang pertama. Kami sudah sering lihat, tapi aparat selalu diam,” ujarnya.
Cacan mengatakan, pihaknya telah menyurati Kasatreskrim dan Kejari sebagai bentuk laporan resmi. “Kami tidak ingin daerah ini menjadi zona bebas penyelundupan yang dilindungi oknum,” tegasnya.
Ia menambahkan, peristiwa serupa terjadi pada 27 dan 28 Juli 2025. Saat itu lima truk pengangkut timah berhasil diseberangkan melalui dua kapal ferry berbeda. Sempat diamankan, namun kemudian dilepaskan setelah ada intervensi dari oknum yang mengaku dari institusi TNI.
Pasir timah itu disebut-sebut dikirim ke PT Mitra Stania Prima (MSP), yang dikaitkan dengan jaringan bisnis Hasyim Djojohadikusumo, adik dari Presiden Prabowo Subianto.
Jika benar, maka penyelundupan ini bukan sekadar pelanggaran biasa. Ini sudah masuk ranah kejahatan ekonomi dan lingkungan, serta mengancam integritas negara dalam tata kelola sumber daya alam.
Supervisor ASDP Tanjung Ru, Sukisman, yang dikonfirmasi hingga kini belum bersedia memberikan klarifikasi. Sikap diam ini justru memicu kecurigaan publik soal keterlibatan pejabat pelabuhan.
Saksi mata di pelabuhan menyebut, truk-truk itu dimuat ke kapal setelah magrib dan dilakukan diam-diam. “Sepertinya mereka sengaja pilih malam biar tidak terlalu kelihatan,” kata warga setempat.
Aktivis lingkungan dan masyarakat sipil meminta agar penyelidikan dilakukan menyeluruh, termasuk memeriksa asal pasir timah, tujuan akhir, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya.
“Kita tidak bisa terus membiarkan kelompok tertentu menggarong kekayaan alam negeri ini hanya karena mereka punya akses kekuasaan. Negara harus hadir dan tegas!” ujar Rahmad.
Jika tidak ditindak, ini akan menjadi preseden buruk dan melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di sektor tambang. Rakyat kini menunggu, apakah hukum bisa menembus tembok kekuasaan. (*)
