DETIKBABEL.COM, PANGKALPINANG — Ketua Aliansi Masyarakat Terzolimi Bangka Belitung (ALMASTER Babel), Muhamad Zen, menanggapi pernyataan Muhammad Said Didu yang beredar di platform TikTok terkait persoalan pertambangan timah di Belitung dan keberadaan Satgas Trisakti di Bangka Belitung, Rabu (12/8/2026).
Muhamad Zen menyampaikan tanggapannya dengan tetap menghormati Said Didu sebagai tokoh yang memiliki pengalaman dalam isu kebijakan publik. Namun, ia menilai ada sejumlah pernyataan yang perlu diluruskan karena dinilai belum menggambarkan kondisi masyarakat Bangka Belitung secara utuh.
“Dengan segala hormat kepada Pak Said Didu, jangan terlalu cepat merasa paling tahu dan paling memahami kondisi masyarakat Bangka Belitung hanya berdasarkan informasi yang diterima dari satu sisi. Kami yang berada di daerah melihat dan merasakan langsung persoalan yang terjadi di tengah masyarakat,” tegas Muhamad Zen.
Menurutnya, persoalan pertimahan di Bangka Belitung tidak dapat disederhanakan hanya menjadi persoalan antara aktivitas ilegal dan penertiban. Ada persoalan masyarakat penambang, kemitraan, tata niaga, kuota, RKAB, pembelian hasil produksi hingga persoalan sosial-ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupannya dari sektor pertambangan.
“Babel bukan sekadar angka dan data yang bisa dibaca dari jauh. Di sini ada masyarakat yang harus makan, ada keluarga yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan harian, dan ada persoalan tata kelola pertimahan yang kompleks. Karena itu, sebelum membuat kesimpulan, sebaiknya dengarkan dulu masyarakat yang berada langsung di lapangan,” ujarnya.
Soal Dugaan Sponsor Aksi, Zen: Silakan Dibuktikan
Muhamad Zen juga menyoroti pernyataan Said Didu mengenai aksi demonstrasi di DPRD Bangka Belitung pada 4 Agustus 2026 yang disebutnya diduga memiliki pihak yang mensponsori.
“Said Didu dalam videonya menyampaikan bahwa ada pihak yang mensponsori aksi di DPRD Babel dan meminta Satgas Trisakti dibubarkan. Pertanyaan saya sederhana: siapa yang dimaksud? Apa dasar informasinya? Kalau memang ada data, silakan disampaikan dan dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia menilai masyarakat Bangka Belitung memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan maupun keberadaan suatu satuan tugas tanpa kemudian secara otomatis dicurigai sebagai bagian dari kepentingan pihak tertentu.
“Kami tidak sedang mengganggu pemerintah. Kami tidak sedang melawan Presiden Prabowo. Kritik terhadap pelaksanaan kebijakan bukan berarti menolak kebijakan pemerintah. Justru kami ingin memastikan penertiban dilakukan berdasarkan hukum, kewenangan yang jelas, prosedur yang benar dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” katanya.
Satgas Trisakti Bentukan Siapa?
Muhamad Zen juga mempertanyakan penyebutan Satgas Trisakti sebagai bagian dari Satgas yang dibentuk Presiden.
“Setahu kami, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH memang memiliki dasar pembentukan melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Tetapi terkait Satgas Trisakti, kami justru ingin bertanya secara terbuka: siapa yang membentuk, apa dasar hukumnya, apa mandatnya, apa kewenangannya dan kepada siapa pertanggungjawabannya?” ujarnya.
Menurutnya, pertanyaan tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap aparat maupun pemerintah.
“Kalau dasar hukum dan kewenangannya jelas, tentu masyarakat akan memahami. Justru keterbukaan itulah yang kami minta. Jangan masyarakat yang bertanya kemudian dianggap mengganggu upaya penertiban,” tegasnya.
ALMASTER Tidak Anti-Penertiban
Muhamad Zen menegaskan bahwa ALMASTER Babel tidak pernah menolak penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal.
“Kalau memang ilegal, silakan ditertibkan. Kalau memang ada penyelundupan, bongkar. Kalau ada mafia, ungkap dan proses. Kami mendukung penegakan hukum. Tetapi penertiban juga harus dilakukan secara adil dan tidak boleh mengabaikan kondisi masyarakat yang terdampak,” katanya.
Menurutnya, seluruh pihak harus berhati-hati dalam membangun narasi seolah-olah setiap kritik terhadap Satgas merupakan upaya untuk menggagalkan kebijakan Presiden Prabowo.
“Jangan setiap orang yang mempertanyakan tindakan Satgas kemudian dicap sebagai orang yang ingin menggagalkan program Presiden. Itu justru dapat mematikan ruang kritik masyarakat. Negara membutuhkan kritik agar kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum,” ujarnya.
Zen Undang Said Didu Datang ke Babel
Muhamad Zen kemudian mengundang Said Didu untuk datang langsung ke Bangka Belitung dan berdialog dengan masyarakat.
“Pak Said Didu, saya mengundang Bapak datang ke Bangka Belitung. Mari kita duduk bersama. Kami akan menjelaskan apa yang kami lihat dan rasakan di lapangan. Bapak juga silakan menjelaskan dari perspektif Bapak. Kita tidak perlu berdebat siapa yang paling benar,” katanya.
Ia berharap Said Didu tidak hanya memperoleh informasi mengenai Bangka Belitung dari media sosial maupun laporan pihak tertentu.
“Jangan sampai masyarakat Bangka Belitung hanya menjadi objek pembicaraan dari jauh. Kami ada di sini. Kami melihat langsung persoalannya. Kami mendengar langsung keluhan masyarakat,” tegasnya.
Muhamad Zen juga menegaskan bahwa ALMASTER tidak membela aktivitas ilegal maupun pihak tertentu.
“Kalau ada pelanggaran, proses. Kalau ada kegiatan ilegal, tertibkan. Tetapi kalau ada persoalan masyarakat yang harus diluruskan, jangan semuanya kemudian dibungkus dengan narasi seolah-olah ada pihak yang ingin menghambat pemerintah,” katanya.
Ia kembali menyampaikan bahwa ALMASTER siap berdialog secara terbuka dengan Said Didu.
“Dengan hormat kepada Pak Said Didu, kami tidak meminta Bapak percaya kepada kami. Kami hanya meminta Bapak datang dan melihat sendiri kondisi Bangka Belitung. Setelah itu silakan Bapak menyimpulkan,” ujar Muhamad Zen.
“Karena yang paling tahu persoalan masyarakat bukan selalu orang yang paling banyak berbicara tentang masyarakat. Kadang-kadang justru mereka yang setiap hari hidup bersama persoalan itulah yang paling tahu bagaimana rasanya,” tutupnya.
Sumber:
Muhamad Zen
Ketua Aliansi Masyarakat Terzolimi Bangka Belitung (ALMASTER Babel)
