DETIKBABEL.COM, Pangkalpinang – Kasus dugaan penyimpangan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pangkalpinang kembali menyeret perhatian publik. Isu yang mencuat ini menambah daftar panjang persoalan dana hibah di daerah, khususnya di sektor olahraga, yang sering kali menjadi sorotan karena rawan penyalahgunaan.
Sejumlah kalangan menilai, dana hibah yang seharusnya digunakan untuk pembinaan atlet dan pengembangan olahraga justru kerap terjebak dalam praktik-praktik tidak sehat akibat lemahnya pengawasan. Transparansi penggunaan anggaran pun dipertanyakan, terutama ketika laporan pertanggungjawaban dinilai tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.
Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang saat ini tengah melakukan langkah awal berupa penyelidikan. Meski begitu, publik masih bertanya-tanya: apakah kasus ini akan naik ke tahap penyidikan hingga penetapan tersangka, atau hanya berhenti sebatas klarifikasi? Pertanyaan ini menjadi penting, sebab kejelasan sikap Kejari akan sangat menentukan arah penegakan hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat.
“Jangan sampai publik melihat kasus ini sekadar angin lalu. Penegakan hukum harus objektif, profesional, dan terbuka,” ujar seorang pegiat antikorupsi di Pangkalpinang. Menurutnya, praktik penyalahgunaan dana hibah bukan hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga merampas hak para atlet yang seharusnya menerima manfaat langsung dari anggaran tersebut.
Kasus ini sekaligus menjadi momentum bagi Kejari Pangkalpinang untuk menunjukkan komitmen dalam pemberantasan praktik-praktik koruptif di tingkat daerah. Apalagi, dalam beberapa kasus sebelumnya, penyimpangan dana hibah kerap berujung pada proses hukum yang berlarut-larut, sehingga menimbulkan kekecewaan publik.
Kini, masyarakat menanti dengan cermat setiap perkembangan langkah Kejari. Apakah lembaga penegak hukum tersebut akan berani menuntaskan kasus dugaan penyimpangan hibah KONI ini sampai tuntas, atau justru membiarkannya tenggelam di balik alasan administratif? Yang jelas, transparansi dan ketegasan menjadi harga mati untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum di daerah. (KBO Babel)
