Detikbabel.com, Pangkalpinang – Dugaan praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Bangka Barat mulai menjadi perhatian publik setelah beredarnya informasi mengenai adanya kegiatan pemeriksaan yang diduga dilakukan oleh aparat Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Bangka Belitung di salah satu SPBU di Kecamatan Kelapa. Minggu (7/6/2026)
Informasi yang diterima Redaksi Jejaring Media KBO Babel menyebutkan bahwa pada 16 Mei 2026 sekitar pukul 18.00 WIB, Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Babel diduga melakukan pemeriksaan di SPBU Simpang Tempilang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat.
Dalam informasi yang beredar, kegiatan tersebut disebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Bahkan, seorang pengurus SPBU berinisial Hen dan seorang pengerit berinisial Dandi dikabarkan sempat dibawa untuk dimintai keterangan oleh petugas.
Tak hanya itu, sumber informasi yang diterima KBO Babel juga menyebutkan adanya dua unit kendaraan yang diduga turut diamankan dalam kegiatan tersebut, yakni satu unit Toyota Fortuner bernomor polisi BN 1226 QY dan satu unit Mitsubishi Triton bernomor polisi BN 8520 BO.
Yang menarik perhatian publik, beredar pula informasi mengenai adanya pembicaraan terkait uang senilai sekitar Rp400 juta yang dikaitkan dengan upaya penyelesaian perkara tersebut secara damai. Informasi ini tentu menjadi isu yang serius dan memerlukan klarifikasi resmi dari aparat penegak hukum agar tidak berkembang menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat.
Guna memastikan kebenaran informasi tersebut, Redaksi Jejaring Media KBO Babel telah mengajukan konfirmasi resmi kepada Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam konfirmasi tersebut, KBO Babel meminta penjelasan terkait lima poin penting, yakni kebenaran adanya pemeriksaan di SPBU Simpang Tempilang, adanya pihak yang diamankan atau dimintai keterangan, keberadaan kendaraan yang disebut turut diamankan, perkembangan penanganan perkara, hingga isu dugaan pembicaraan atau transaksi uang sekitar Rp400 juta yang dikaitkan dengan penyelesaian kasus tersebut.
Saat dikonfirmasi, pihak Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kepulauan Bangka Belitung tidak memberikan penjelasan rinci terkait substansi pertanyaan yang diajukan. Ia hanya mengarahkan agar konfirmasi lebih lanjut dilakukan langsung ke kantor Ditreskrimsus Polda Kep Babel.
“Waalaikum salam, untuk konfirmasi lebih lanjut ke kantor Ditreskrimsus saja ya Pak, terima kasih,” jawabnya singkat.
Sementara itu, respons berbeda disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung. Saat dikonfirmasi mengenai informasi yang beredar tersebut, Kabid Humas belum memberikan jawaban substantif dan menyatakan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu.
“Dicek dulu ya,” jawabnya singkat.
Jawaban tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat penjelasan resmi yang dapat menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi tersebut.
Padahal, kasus yang menyangkut distribusi BBM bersubsidi merupakan persoalan yang menyentuh kepentingan masyarakat luas. BBM subsidi merupakan program negara yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu, sehingga apabila terjadi penyimpangan, maka berpotensi merugikan negara sekaligus masyarakat yang berhak menerimanya.
Di sisi lain, munculnya informasi mengenai dugaan adanya pembicaraan uang ratusan juta rupiah yang dikaitkan dengan penyelesaian perkara tentu menjadi isu yang tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Klarifikasi terbuka dari aparat penegak hukum menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan tidak ada ruang bagi spekulasi yang dapat merugikan institusi maupun pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi jejaring KBO Babel masih menunggu jawaban resmi dari Ditreskrimsus maupun Bidang Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung terkait seluruh poin konfirmasi yang telah disampaikan.
Redaksi KBO Babel akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi dari seluruh pihak terkait demi menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik. (Detikbabel.com/sumber:KBO Babel)
