DETIKBABEL.COM, PANGKALPINANG – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Bangka Belitung terus menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Dalam Diskusi Publik bertajuk *“Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung: Diskusi Data dan Fakta”* yang digelar oleh FOKUS Babel dan KBO Babel, suara akademisi hadir memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan berbasis kajian ilmiah.
Hendarti Tri S.M., S.E., M.Acc., Ak., CA., CSRS., Dosen Program Studi Akuntansi STIE IBEK Pangkalpinang Bangka, menilai forum diskusi tersebut sangat edukatif karena mampu menjelaskan isu strategis dengan bahasa yang mudah dipahami berbagai kalangan. Menurutnya, rencana pembangunan PLTN tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus dikaji secara multidisipliner, objektif, dan berbasis data.
“Sebagai akademisi, kita memandang rencana PLTN perlu dipahami secara komprehensif. Dalam konteks kebutuhan energi nasional yang terus meningkat dan komitmen terhadap transisi energi bersih, nuklir memang menjadi salah satu opsi yang secara teknis dan ilmiah layak dipertimbangkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, energi nuklir memiliki emisi karbon yang sangat rendah pada tahap operasional dan mampu menyediakan listrik dalam skala besar secara stabil (baseload). Karakter ini dinilai dapat melengkapi energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin yang bersifat intermiten.
Dari sisi teknologi, Hendarti menyoroti perkembangan signifikan pada reaktor generasi terbaru yang mengadopsi sistem keselamatan berlapis (defence in depth) dan fitur penghentian otomatis. Standar tersebut mengacu pada pedoman International Atomic Energy Agency (IAEA), yang secara global menjadi rujukan dalam tata kelola keselamatan nuklir.
Namun, ia mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi saja tidak cukup. “Standar teknis yang tinggi harus diikuti kesiapan institusional, kapasitas sumber daya manusia, sistem pengawasan independen, serta budaya keselamatan yang kuat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam perspektif ekonomi daerah, rencana PLTN disebut berpotensi menghadirkan investasi besar serta penciptaan lapangan kerja, termasuk estimasi 6.850 tenaga kerja. Efek berganda terhadap sektor jasa, pendidikan, dan infrastruktur juga dinilai bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung.
Meski demikian, Hendarti menekankan pentingnya memastikan manfaat tersebut bersifat inklusif dan berkelanjutan. “Jangan sampai dampak ekonominya hanya jangka pendek atau tidak dirasakan secara adil oleh masyarakat lokal. Studi kelayakan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” katanya.
Di sisi lain, ia mengakui bahwa kekhawatiran masyarakat terkait isu kesehatan, paparan radiasi, hingga keamanan merupakan hal yang wajar. Dalam kajian akademik, persepsi risiko (risk perception) kerap berbeda dengan risiko teknis yang dihitung secara ilmiah. Karena itu, pendekatan teknokratis semata dinilai tidak cukup.
“Persoalan ini memerlukan komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti. Edukasi yang efektif, keterbukaan data, serta pelibatan tokoh masyarakat menjadi kunci membangun kepercayaan,” jelasnya.
Sebagai institusi pendidikan, perguruan tinggi disebut memiliki peran strategis dalam mengawal isu ini. Mulai dari melakukan kajian independen atas aspek teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi; menyediakan ruang diskusi ilmiah yang terbuka; hingga memberikan literasi energi dan literasi nuklir kepada masyarakat secara objektif.
Hendarti menegaskan, posisi akademisi bukan untuk memihak setuju atau menolak, melainkan memastikan proses pengambilan keputusan berjalan berdasarkan bukti (evidence-based policy) dan prinsip kehati-hatian (precautionary principle).
“Jika seluruh aspek keselamatan, lingkungan, sosial, dan tata kelola dapat dipenuhi secara ketat serta memperoleh persetujuan sosial (social license to operate), maka PLTN bisa menjadi salah satu opsi strategis dalam bauran energi nasional. Namun jika risiko belum terjawab atau kepercayaan publik belum terbangun, evaluasi dan dialog harus terus dilakukan,” tutupnya.
Pada akhirnya, ia menekankan bahwa keputusan terbaik bagi Bangka Belitung bukan sekadar soal memenuhi kebutuhan energi nasional, tetapi juga menjamin keselamatan, kesehatan, keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan kesejahteraan jangka panjang masyarakat daerah. Pendekatan ilmiah yang transparan dan partisipasi publik yang bermakna menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan energi masa depan. (KBO Babel)
