Bangka Barat, Detik Babel (19 September 2023) – Ratusan warga di Mentok Asin, terutama para emak-emak dan nelayan, menolak keras himbauan dari Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penertiban tambang timah di perairan Tembelok, wilayah mereka. Meskipun himbauan tersebut datang sehari setelah aktivitas tambang dimulai kembali pada Minggu, 17 September 2023, warga tetap berpegang pada keyakinan bahwa mereka berhak mengambil bagian dari hasil kekayaan alam yang mereka miliki.
Protes warga Tembelok mencapai puncaknya saat tim gabungan dari Satuan Polairud, Kodim, dan TNI AL melakukan himbauan serta penertiban tambang timah yang beroperasi di perairan Tembelok, yang terletak di Kelurahan Tanjung, Kabupaten Bangka Barat.
Dalam orasinya, para warga Mentok Asin, terutama para emak-emak, mendukung penuh aktivitas tambang timah di perairan Tembelok, terutama di wilayah perairan Merek. Mereka berpendapat bahwa ponton-ponton tambang tersebut adalah sumber mata pencaharian dan penghidupan bagi mereka, yang membantu mengatasi kesulitan ekonomi yang mereka hadapi saat ini.
Salah satu warga asli Mentok Asin, Fitri (nama samaran), ibu dari satu anak, menyampaikan curhatannya melalui media. Ia berharap agar pemerintah daerah dan APH dapat mendengarkan keluhan warga dan mendukung kegiatan tambang timah di perairan Tembelok. Menurutnya, aktivitas tambang timah sangat berperan dalam memperbaiki perekonomian warga Mentok Asin dan wilayah sekitarnya.
“Tambang-tambang ini sangat membantu perekonomian kami dan memiliki manfaat yang besar bagi warga Mentok Asin dan sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi kami,” ungkap Fitri.
Dalam kondisi sulit seperti sekarang, banyak warga mengandalkan hasil tambang timah sebagai sumber pendapatan utama mereka. Aktivitas tambang ini bukan hanya memberikan mata pencaharian, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan ekonomi secara keseluruhan di wilayah tersebut.
Protes warga Mentok Asin dan sekitarnya menunjukkan seberapa pentingnya aktivitas tambang timah ini bagi kelangsungan hidup mereka. Mereka bersatu untuk melawan himbauan penertiban dan berharap agar pemerintah daerah, serta APH, dapat mendengarkan aspirasi mereka dan mencari solusi yang adil untuk memastikan keberlanjutan perekonomian mereka di masa sulit ini. (redaksi)
