DETIKBABEL.COM, PANGKALPINANG | — Sorotan terhadap integritas wakil rakyat di Kota Pangkalpinang kian melebar. Di tengah penyelidikan dugaan perjalanan dinas yang menyeret sejumlah nama legislator, kini mencuat persoalan lain yang tak kalah serius—menyangkut tanggung jawab personal yang beririsan langsung dengan moralitas jabatan publik.
Seorang ibu tunggal bernama Dian secara terbuka mengungkap klaim bahwa anak laki-lakinya yang kini berusia delapan tahun merupakan darah daging Adi Irawan, anggota DPRD Kota Pangkalpinang sekaligus Ketua DPC Partai Golkar setempat.
Pengakuan itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Minggu (22/3/2025). Dengan suara bergetar dan emosi yang tak terbendung, Dian mengurai kisah yang selama delapan tahun ia pendam—sebuah kisah tentang relasi, kelahiran seorang anak, dan tuntutan akan tanggung jawab yang hingga kini ia nilai belum terpenuhi.
“Ya benar, Adi Irawan adalah bapak biologis anak saya. Dari bayi sampai sekarang saya yang membesarkan,” ujarnya.
Dian menuturkan, hubungan mereka bermula pada 2016. Namun sejak anak tersebut lahir, ia mengaku harus menjalani peran sebagai orang tua tunggal tanpa kepastian dukungan nafkah. Bantuan yang datang, menurutnya, tidak bersifat tetap dan jauh dari kata layak.
“Kalau diminta biaya sekolah, kadang dibantu, tapi tidak rutin. Selebihnya saya tanggung sendiri,” ungkapnya.
Pernyataan ini menempatkan persoalan bukan lagi sekadar konflik personal, melainkan menyentuh aspek etika seorang pejabat publik. Sebab, di balik jabatan dan kewenangan yang melekat, publik menuntut keteladanan, termasuk dalam kehidupan pribadi yang berdampak pada hak dasar seorang anak.
Lebih jauh, Dian mengungkap bahwa tekanan yang ia alami tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga psikologis. Ia bahkan memilih meninggalkan Pangkalpinang demi menjaga nama baik pihak yang ia sebut, meski harus membayar mahal dengan kondisi mental yang sempat terpuruk.
“Saya sampai harus menjalani terapi ke psikiater selama satu tahun,” katanya.
Upaya komunikasi untuk meminta kejelasan tanggung jawab, menurut Dian, telah dilakukan. Namun hasilnya tidak sesuai harapan. Ia menyebut Adi Irawan tidak bersedia memberikan komitmen nafkah bulanan secara tetap.
“Ia tidak mau ada keterikatan biaya per bulan,” ujarnya.
Di sisi lain, muncul dimensi baru yang memperkeruh situasi. Dian mengaku menerima pesan WhatsApp yang diduga dari Adi Irawan, yang menyebut adanya saran dari seorang gubernur agar dirinya dilaporkan ke polisi terkait persoalan ini.
“Disebutkan dalam chat itu, beliau disarankan Pak Gubernur untuk melaporkan saya,” kata Dian.
Pernyataan tersebut sontak menyeret nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, ke dalam pusaran isu. Dian pun mempertanyakan kebenaran informasi tersebut secara terbuka.
“Saya hanya memperjuangkan hak anak. Apakah itu harus berujung laporan polisi?” ujarnya.
Meski demikian, Dian masih menyatakan keyakinannya bahwa seorang kepala daerah tidak akan mencampuri atau melindungi persoalan pribadi yang menyangkut tanggung jawab moral.
Langkah Dian tidak berhenti pada pengakuan publik. Ia menegaskan akan membawa persoalan ini ke ranah kelembagaan, dengan menyurati Badan Kehormatan DPRD Kota Pangkalpinang, Partai Golkar di tingkat provinsi dan pusat, hingga Mahkamah Partai.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya untuk menguji sejauh mana komitmen lembaga politik dalam menjaga marwah dan integritas kadernya, tidak hanya dalam ranah publik, tetapi juga dalam tanggung jawab personal yang berdampak sosial.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Adi Irawan belum memberikan klarifikasi resmi. Upaya konfirmasi terus dilakukan guna memperoleh hak jawab dan menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.
TitahNusa.com menegaskan bahwa seluruh pernyataan dalam berita ini merupakan keterangan sepihak dari narasumber dalam forum terbuka. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan, dan setiap pihak yang disebut memiliki hak untuk memberikan klarifikasi.
Kasus ini kini tidak lagi sekadar persoalan privat. Ia telah menjelma menjadi ujian etik bagi seorang pejabat publik—tentang sejauh mana kekuasaan berjalan seiring dengan tanggung jawab, dan apakah suara seorang anak yang menuntut pengakuan akan benar-benar didengar. (KBO Babel)
