Bangka Belitung – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali melanjutkan rangkaian kegiatan Visitasi Hari Ketiga dalam kegiatan Evaluasi dan Monitoring (E-Monev) Badan Publik (BP) 2024. Rabu,(6/11/2024).
Kegiatan visitasi kali ini difokuskan pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung Timur (Beltim) serta Desa Selinsing, rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi publik di wilayah Babel, sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Ketua KI Babel, Ita Rosita, menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan E-Monev adalah untuk memverifikasi data yang telah dikirimkan oleh badan publik melalui pengisian kuesioner dalam Sistem Informasi Keterbukaan Informasi Publik.
“Proses visitasi ini bertujuan untuk memverifikasi secara faktual data yang sudah diisi, serta untuk mengidentifikasi kendala atau hambatan yang mungkin dihadapi oleh badan publik dalam menyelesaikan pengisian tersebut, terutama karena kegiatan ini pertama kali dilakukan menggunakan aplikasi,” ujar Ita.
Ita juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara KI Babel dan badan publik dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait sistem E-Monev yang terintegrasi secara digital.
Dengan demikian, kesalahan atau kekurangan dalam pengisian data dapat segera dibenahi. “Kami berharap semua badan publik di Babel bisa mencapai kategori Informatif, yang menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan baik,” tambah Ita.
Sebagai informasi, kegiatan Visitasi E-Monev 2024 ini menyasar beberapa kategori badan publik yang meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal, penyelenggara Pemilu, serta pemerintah desa.
Visitasi dilakukan guna memastikan bahwa setiap badan publik memiliki sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, menyediakan jenis informasi yang dibutuhkan publik, menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan informasi, serta mengimplementasikan sistem digitalisasi yang mendukung keterbukaan informasi.
Martono, Koordinator Bidang Kelembagaan KI Babel, menjelaskan bahwa sistem E-Monev kini sudah lebih efisien dibandingkan dengan sebelumnya.
“Dulu, proses verifikasi dilakukan secara langsung selama visitasi, tetapi kini karena sudah tersistem dalam aplikasi E-Monev, kami memberikan ruang bagi setiap badan publik untuk memperbaiki dan menyempurnakan jawaban mereka melalui masa sanggah,” ujar Martono.
Setiap badan publik juga dapat melihat catatan perbaikan yang perlu dilakukan langsung melalui akun mereka di sistem E-Monev.
Pada kesempatan yang sama, hadir pula Wakil Ketua KI Babel, Rikky Fermana, yang mendampingi Ketua KI Babel dalam proses visitasi tersebut.
Dalam kegiatan ini, turut serta juga Ahmad Tarmizi, Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE), serta Pahriani, Koordinator Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI). Mereka bersama staf KI Babel turut memastikan bahwa kegiatan visitasi berjalan lancar dan memberikan asistensi kepada badan publik yang dikunjungi.
Kegiatan E-Monev 2024 ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan yang akan terus berlanjut hingga awal Desember 2024.
Pada akhir kegiatan ini, KI Babel akan menggelar presentasi uji publik untuk menilai sejauh mana badan publik telah memenuhi standar keterbukaan informasi publik yang baik dan benar.
Puncaknya, akan ada penganugerahan penghargaan bagi badan publik yang berhasil mencapai kategori Informatif, yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan program ini.
Sebagai informasi tambahan, sistem E-Monev ini merupakan langkah strategis dalam memudahkan proses evaluasi dan pemantauan terhadap keterbukaan informasi di seluruh daerah di Babel.
Melalui sistem ini, diharapkan transparansi dan partisipasi publik terhadap pengelolaan informasi dapat lebih maksimal, serta mendorong badan publik untuk terus memperbaiki layanan informasi mereka demi kepentingan publik.
Dengan adanya kegiatan ini, KI Babel berharap setiap badan publik di daerah dapat terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan informasi publik demi terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. (Abril/KBO Babel)
